Pemprov NTB tegaskan kebijakan penanganan gempa tetap dilakukan

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah memastikan kebijakan penanganan pascagempa di daerah tetap dilakukan secara proporsional, dengan memerhatikan semua daerah yang terdampak.

"Setiap daerah terdampak gempa, biasanya langsung dikunjungi oleh Gubernur NTB langsung dalam kesempatan pertama," kata Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy di Mataram, Selasa, menyikapi keluhan sejumlah kalangan yang mempersepsikan gubernur kurang memperhatikan warga korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Najamuddin menegaskan, saat ini gubernur hampir tidak pernah berhenti mengunjungi daerah-daerah di NTB, termasuk KLU.

"Kalaupun ada agenda gubernur yang berkeliling dengan mengendarai motor, itu merupakan salah satu kreativitas gubernur merangkul berbagai elemen masyarakat sembari melihat langsung warga NTB di daerah yang dikunjungi," ujar Najamuddin.

Ia menegaskan, saat gempa melanda KLU dan Lombok Timur, Minggu, 17 Maret 2019, di hari yang sama gubernur langsung datang dan menyapa warga korban bencana di kedua daerah tersebut.

"Ini merupakan upaya gubernur untuk memberikan sentuhan moril dan material kepada korban gempa. Kalau ada daerah yang belum sempat didatangi, ya itu bukan berarti tidak diperhatikan," tegasnya.

Menurut Najamuddin, dalam berbagai kesempatan, gubernur tetap mendorong proses pemulihan pascabencana tetap dilakukan. Berbagai upaya prosedural, juga terus diupayakan oleh gubernur. Misalnya, pada Januari 2019, Gubernur dan Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalilah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK di Kantor Wapres, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Gubernur memperjuangkan agar warga korban gempa diberi kemudahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB.

"Kalau bisa pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun," ungkap gubernur di hadapan Wapres JK ketika itu.

Gubernur mengutarakan, saat ini banyak masyarakat NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti rumah berdinding anyaman bambu yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.

Sementara itu, Wagub menyampaikan, sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator.

Menurut dia, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.

"Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di KLU. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan," jelas Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB.

Hal kedua yang disampaikan Rohmi terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. Dia meminta pencarian dana hendaknya dilakukan sekaligus.

"Mohon jangan ada pencairan 50 persen - 50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali," ucap dia.

Selain upaya tersebut, Pemprov NTB dan jajarannya juga terus menerus melakukan upaya secara langsung maupun tidak langsung. Namun, Najamuddin menyerukan bahwa proses ini membutuhkan kerjasama semua pihak.

"Mari kita tidak saling menyalahkan. Yakinlah bahwa Gubernur dan Wagub bersama jajarannya terus berupaya memastikan semua elemen masyarakat di berbagai daerah bisa mendapatkan sentuhan kebijakan yang dibutuhkan," katanya.