Bangkok (ANTARA News) - Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra , Sabtu menyatakan dukungannya pada rencana pemerintah untuk mengamandemen konstitusi Thailand dukungan militer itu. Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan lima mitra koalisinya sedang mempertimbangkan serangkaian perubahan pada konstitusi , yang disusun oleh satu tim yang dilantik junta yang menggulingkan Thaksin tahun 2006. Undang-Undang dasar itu disetujui dalam satu referendum Agustus tahun lalu, tetapi para pengeritik mengatakan konstitusi itu memberi kuasa pada militer dan birokrasi dengan mengorbankan para pemimpin terpilih. PM Samak Sundaravej ingin membuang satu pasal yang mengizinkan pembubaran partai-partai politik yang terbukti melakukan kecurangan dalam pemilu, dan mengatakan ketentuan itu merusak stabilitas pemerintah. Thaksin mengatakan amandemen-amendemen yang diusulkan itu akan membuat konstitusi itu lebih demokratis. "Demokrasi adalah sistem terbaik , dan hal paling baik dilakukan adalah menjadikan konstitusi lebih demokratis" katanya kepada wartawan sebelum terbang ke Kamboja, di mana ia akan bermain golf dengan PM Hun Sen. "Para politikus secara mutlak harus bekerja untuk publik. Mereka tidak dapat bekerja untuk keuntungan pribadi mereka," katanya. Dua mitra paling penting Samak menghadapi pembubaran atas tuduhan-tuduhan kecurangan dalam pemilu baru-baru ini oleh pengadilan. PPP juga bisa terancam dengan nasib yang sama menunggu hasil satu kasus terpisah menyangkut ketua parlemen Yongyut Tiyapairat. Partai Thai Rak Thai pimpinan Thaksin dibubarkan Mei lalu oleh Pengadilan Konstitusi yang dibentuk militer. Usaha PPP untuk mengubah undang-undang dasar itu telah menimbulan debat hangat, yang menimbulkan kekuatiran terjadi kudeta baru terhadap sekutu-sekutu Thaksin yang sekarang memerintah negara itu. Tetapi Thaksin mengatakan ia optimistik negara itu tidak akan mengalami kudeta lagi. "Janganlah memikirkan tentang itu. Kita akan lebih baik membantu memprakarsai bagaimana membangun masa depan kita dan meningkatkan kehidupan generasi mendatang," katanya ketika ditanya tentang rumor-rumor kudeta itu sebagaimana dikutip AFP. (*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008