DPR: Dorong infrastruktur telekomunikasi, perkuat ekonomi digital

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu prioritas utama

Samosir (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mendorong berbagai pihak terkait termasuk Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk mendorong infrastruktur telekomunikasi guna memperkuat ekonomi digital nasional.

"Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu prioritas utama," kata Hanafi Rais dalam rilis yang diterima di Samosir, Sumatera Utara, Selasa.

Ia mengingatkan bahwa tugas dari BAKTI adalah penyedia infrastruktur dan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat yang didanai dari kontribusi pihak penyelenggara telekomunikasi.

Politisi PAN itu juga berpendapat bahwa dengan dukungan infrastruktur telekomunikasi juga akan mendorong daya saing di berbagai sektor termasuk pariwisata dan UMKM.

Sebelumnya, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTIMP) BAKTI Danny Januar memaparkan BAKTI merupakan badan layanan umum di bawah Kemenkominfo yang melakukan penyediaan infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia.

"Sejak 2017 kami difokuskan untuk membangun daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)," jelas Danny Januar.

Menurut dia, dari segi infrastruktur, untuk memperkecil kesenjangan digital, BAKTI telah membangun Palapa Ring di 57 kabupaten/kota yang tidak terjangkau oleh jaringan internet, pembangunan BTS, dan satelit multifungsi.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ekonomi digital akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2045.

Sementara itu, lembaga riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga menyebut teknologi digital dapat menjadi landasan pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.