Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah harus lebih waspada terhadap menyebarnya krisis ekonomi Amerika Serikat (AS) ke Indonesia terkait semakin terpuruknya perekonomian AS, kata Kepala Ekonomi BNI, Tony Prasetiantono. "Resesi di AS sudah semakin nyata, padahal tidak mungkin terjadi `de couple` (tak terpengaruh), artinya krisis ekonomi akan menyebar," ujarnya di Jakarta, Jumat. Untuk itu, dia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2008 akan terkoreksi menjadi enam persen. Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) pada pekan depan menetapkan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS pada 2008 menjadi 0,5 persen dari sebelumnya 1,5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan, 3,7 persen pada 2008, turun dari proyeksi pertumbuhan sebelumnya senilai 4,1 persen pada Januari 2008. Sementara itu, Ichsanudin Noorsy selaku pengamat ekonomu mengatakan, Indonesia sebagai negara yang paling liberal dibandingkan para tetangganya akan terkena dampak lebih kuat. "Negara-negara yang akan bertahan, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand," katanya. Menurut dia, ketiga negara tersebut meskipun terlihat liberal, namun pasar di dalam negerinya tetap diatur, "Singapura, misalnya, memiliki dobel standar, keluar tampaknya kapitalis, tapi ketika ke dalam maka singapura menerapkan pasar yang diatur (regulated market). Begitu pula Thailand dan Malaysia," katanya. Ia menambahkan, di ketiga negara tersebut modal tidak bisa seenaknya keluar masuk. "Ini berbeda dengan kita yang sangat liberal," katanya. Untuk itu, menurut dia, pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan pasar. "Sebab, itu satu-satunya cara dengan bentuk liberal, seperti Indonesia," katanya. Ia juga menyatakan, pemerintah harus berpihak kepada rakyat banyak. Untuk itu, pemerintah harus mampu mendorong sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, ia juga menyarankan, agar pemerintah memperbesar anggaran sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Kehutanan dan Pertanian. "Mustahil mengatasi krisis tanpa berpihak pada rakyat," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008