Depok (ANTARA News) - Ide rangkap jabatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) merupakan solusi cari gampang yang sebetulnya tidak perlu dilakukan, kata analis politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens. "Tidak terlalu sulit bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunjuk figur berpengalaman yang memang handal di bidang perekonomian, seperti Kwiek Kian Gie atau Rizal Ramli," katanya di Depok, Jumat. Ia mengemukakan hal itu menanggapi kemungkinan rangkap jabatan untuk memegang Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, jika Menko Perekonomian Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia. "Asumsinya sederhana, kalau orang baru adalah figur yang handal, ia tentu bisa melanjutkan program kerja Boediono, sehingga perubahan figur tak berdampak pada perubahan program kerja," katanya. Dikatakannya, kondisi ini merupakan risiko dari keputusan Presiden Yudhoyono yang menjagokan Boediono sebagai calon tunggal Gubernur BI. "Kalau itu sebuah keputusan berani, maka Presiden pun harus berani mengangkat figur baru yang berkualitas untuk menempati posisi lama Boediono," katanya. Menurut dia, jabatan Menko Perekonomian seharusnya diserahkan kepada figur baru yang selama ini tidak duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Ia mesti figur berpengalaman yang bisa diajak bekerjasama dengan Presiden Yudhoyono. Kalau Rizal Ramli atau Kwik Kian Gie bersedia, keduanya bisa masuk nominasi utama. "Tentu hal ini harus dilihat secara profesional murni, tidak dipandang dari konstelasi politik apalagi kalau dihubung-hubungkan dengan konteks politik 2009 mendatang," kata Direktur Riset Parrhesia State-in Building tersebut. Lebih lanjut, dosen politik FISIP-UI itu mengemukakan adalah hal logis bahwa yang dicemaskan pemerintah adalah sukarnya menyesuaikan diri dengan figur baru yang masuk ke dalam kabinet karena hal tersebut akan menguras energi. Tetapi, kata dia, hal itu bisa diatasi dengan menempatkan figur yang memang kapasitas dan integritasnya sudah diketahui secara umum dan sedapat mungkin ia adalah figur yang mirip dengan Boediono dalam hal kultur politik dan kualitas. Selain itu, juga harus datang dari latar belakang politik yang diduga bisa bekerjasama baik dengan pemerintah sekarang. Ia mengharapkan Presiden Yudhoyono tidak melakukan perombakan kabinet secara total, namun tidak juga berarti jabatan krusial seperti Menko Perekonomian dirangkap di tangan seorang menteri. Dari segi kualitas kerja, rangkap jabatan sukar dipertanggungjawabkan. "Biaya politik dari perombakan ini terlalu mahal, padahal pemerintahan ini hanya memiliki waktu kurang dari dua tahun untuk bekerja. Tidak ada waktu lagi untuk uji coba dalam hal kerjasama, semuanya harus sudah harmonis dan sinergis sehingga roda pemerintahan ini berjalan lancar," katanya. Dikatakannya Presiden sendiri bahkan sudah bisa membaca siapa menteri-menterinya yang bakal menjadi lawan, seperti halnya dirinya terhadap Megawati dahulu. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008
