Jakarta (ANTARA News) - Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) netto selama triwulan I 2008 mencapai Rp39,05 triliun atau sekitar 40 persen dari target penerbitan SBN netto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008 yang ditetapkan senilai sekitar Rp91,6 triliun.Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (Depkeu), Rahmat Waluyanto, di Jakarta, Kamis, menyebutkan bahwa jumlah SBN yang jatuh tempo selama triwulan I 2008 mencapai Rp8,26 triliun, sehingga total penerbitan SBN secara gross sebenarnya telah mencapai Rp47,31 triliun."Jumlah itu terdiri dari SBN domestik sebesar Rp28,36 triliun dan SBN internasional sebesar Rp18,95 triliun (kurs Rp9.477 per dolar AS," ujar Rahmat.SBN domestik terdiri dari obligasi negara sebesar Rp5,35 triliun, Surat Utang Negara (SUN) tanpa kupon Rp9,55 triliun, dan obligasi negara ritel (ORI) Rp13,46 triliun.Rahmat mengakui, sejak Maret 2008, terlihat adanya dampak dari turbulensi pasar keuangan dan saham internasional yang menyebabkan meningkatnya ekspektasi inflasi.Dampak kasus subprime mortgage di AS, katanya, juga semakin kuat dengan munculnya data baru tentang kerugian yang mesti ditangggung invesment bank."Kondisi itu memberikan sentimen negatif di emerging market (pasar negara berkembang) termasuk Indonesia. Investor melepas dolar AS dan membeli berbagai komoditas termasuk emas," katanya.Rahmat mengemukakan, kepemilikan SUN oleh pihak asing terhadap SUN pada akhir Maret 2008 mengalami penurunan sebesar Rp2,64 triliun dibanding posisi akhir Februari 2008.Kepemilikan SUN oleh asing pada akhir Februari 2008 mencapai Rp83,38 triliun (16,36 persen) dari total SUN sebesar Rp477,75 triliun sementara pada akhir Februari 2008 mencapai Rp80,74 triliun (16,20 persen) dari total Rp498,40 triliun.Menurut Rahmat, pemerintah merencanakan sejumlah aksi berkaitan dengan SUN itu, yaitu meningkatkan komunikasi dengan pelaku pasar, melakukan pertemuan periodik bersama antara Depkeu, BI, Kantor Menko Perekonomian, dan LPS untuk membahas kondisi pasar keuangan terkini dan melakukan koordinasi atas alternatif kebijakan yang dapat dilakukan.Beberapa alternatif kebijakan antara lain adalah pemerintah menjaga stabilitas pasar SBN dengan pembelian kembali pada saat tepat, melakukan penerbitan SPN mulai April 2008, penerbitan SUN jangka pendek seri bunga mengambang (variable rate) tiga tahun mulai April 2008, dan LPS dapat berpartisipasi secara langsung dalam lelang SUN di pasar perdana mulai April 2008."Selain itu Bapepam-LK juga tengah menyelesaikan ketentuan tentang penggunaan SUN sebagai `statutory reserve` perusahaan asuransi sehingga tak terbatas di deposito, percepatan penukaran `windfall profit` (keuntungan tambahan) pemda penghasil minyak, dan berupaya mempercepat proses penyelesaian RUU Sukuk. Ada kesepakatan pemerintah-DPR untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Sukuk paling lambat bulan Mei 2008," kata Rahmat. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008