Pengamat: Hindari semangat rivalitas antarlembaga

Kupang (ANTARA) - Pengamat Politik dari Universitas Muhamadyah Kupang, NTT Dr. Ahmad Atang mengharapkan agar anggota DPRD NTT periode 2019-2024 bersama pemerintahan gubernur NTT Viktor B Laiskodat menghindari semangat rivalitas antarlembaga di daerah itu.

"Harapan saya sih harus ada sinergitas antar anggota DPRD NTT yang baru sahkan oleh KPU dengan gubernur NTT Viktor B Laiskodat, sekaligus menghindari semangat rivalitas antarlembaga agar tidak tercipta disharmonisasi," katanya kepada Antara di Kupang, Selasa.

Hal ini disampaikan berkaitan dengan harapan dari para pengamat kepada anggota parlemen yang baru apakah mereka bisa mengimbangi kekuatan eksekutif di bawah kendali Viktor Laiskodat atau malah melempem.

Namun dosen ilmu politik itu mengatakan bahwa secara kelembagaan antara eksekutif dan legislatif memiliki relasi kesejajaran dalam semangat kemitraan.

"Itu artinya tidak ada yang mendominasi, sehingga yang lebih penting dalam fatsun politik adalah saling menghargai tupoksi masing-masing," tutur dia.

Ahmad menambahkan jika hal tersebut dijaga tentu ada ruang untuk saling koreksi dan saling kontrol.

"Jadi menurut saya bukan soal mengimbangi atau tidak tapi mau saling menghargai atau tidak," tegas dia.

Sementara itu Akademisi dari Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang Prof Aloysius Liliweri mengatakan usulan hak inisiatif DPRD Provinsi NTT periode 2019 sampai dengan 2024 harus lebih pada hal-hal mendesak demi masyarakat jika ingin mengimbangi kekuatan eksekutif di bawah kendali Gubenur NTT Viktor B Laiskodat.

"Jika ingin mengimbangi kekuatan eksekutif Gubernur NTT, anggota DPRD Provinsi NTT ketika menggunakan hak inisiatif harus lebih pada konsep-konsep yang luar biasa, sesuai dengan program-program Pemprov NTT," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, DPRD juga harus mempunyai pikiran yang luar biasa. Artinya, jika mengajukan usulan anggaran inisiatif DPRD harus melihat hal-hal yang memang sangat dibutuhkan.

"Saya kasih contoh soal Jembatan Palmerah di Flores Timur, itu 'kan tak disetujui oleh Gubernur NTT, karena memang tidak terlalu mendesak," katanya.***2***