PPP serahkan pada Jokowi kemungkinan tambah anggota koalisi

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden RI Joko Widodo terkait dengan kemungkinan bertambahnya anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) karena merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Kami menyerahkan kepada beliau karena hak prerogatif. Jokowi sudah menyampaikan bahwa sebelum membuat keputusan akan meminta pandangan partai-partai, dan itu belum terjadi," kata Arsul di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, PPP memegang komitmen Jokowi bahwa akan berkomunikasi dan diskusi sebelum membuat keputusan sehingga partainya tidak mempermasalahkan berbagai wacana yang berkembang.

Kalau sudah ada komitmen Jokowi seperti itu, menurut dia, tidak perlu ada diskursus di ruang publik sehingga tinggal menunggu pertemuan antara Jokowi dan pimpinan partai koalisi.

"Kami yakin Jokowi akan bicara dengan partai koalisi sehingga proses dialog dan tukar pandangan akan terjadi. Kalau ada komitmen itu, untuk apa ada diskursus di ruang publik, tunggu saja pertemuan Jokowi dengan para ketua umum partai," ujarnya.

Arsul mengatakan bahwa rencana pertemuan antara Jokowi dan pimpinan partai belum dijadwalkan karena kemungkinan Jokowi sedang melakukan langkah persiapan menyusun kabinet.

Menurut dia, bisa saja Jokowi melihat nama yang bagus namun tidak dalam usulan calon menteri, lalu meminta masukan ketua umum partai KIK.

Namun, dia menegaskan bahwa PPP belum mengajukan nama-nama kadernya untuk menjadi calon menteri karena ingin melihat dahulu portofolio kementerian.

"Misalnya, portofolio yang diberikan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan, lalu yang diajukan nama saya, 'kan itu tidak lucu," katanya.