Medan (ANTARA News) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, menyatakan pemerintah Belanda harus bertindak tegas terhadap warganya yang telah menimbulkan reaksi yang menjurus kepada tindakan anarkis sebagai dampak film "Fitna". "Saya menolak anarkis, tapi saya lebih menolak lagi pihak yang melakukan anarkis. Untuk itu Belanda harus bertindak tegas terhadap orang-orang Belanda yang menyebabkan orang lain bereaksi menghadirkan anarkisme," kata HIdayat setiba di VIP Room Bandara Polonia, Medan, Kamis. Dikatakannya, pihaknya mendukung resolusi negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengkriminalkan siapapun yang menodai atau menghina kepercayaan orang lain dan berlindung di balik kebebasan berekspresi. "Saya setuju dengan apa yang disampaikan PBB yang membuat resolusi mengkriminalkan siapapun yang berdalih di balik kebebasan berakspresi, kemudian menodai agama dan menistakan kepercayaan orang lain," tegasnya. Untuk itu, pihaknya meminta film "Fitna" harus disikapi dengan cara yang profesional agar tidak terjebak pada konflik yang berkepanjangan sehingga mengganggu stabilitas keamanan dunia. Ia juga mengimbau kepada umat Islam di seluruh dunia tidak terjebak pada provokasi karena menurut dia provokasi tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Sementara itu, kehadiran Hidayat Nur Wahid yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Medan sebagai tokoh nasional menghadiri kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho dalam pilkada Sumut yang digelar pada 16 April 2008. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008
