Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Boediono mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri bidang ekonomi di Gedung Utama Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis. Tampak hadir dalam pertemuan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Pertemuan tidak berlangsung lama, hanya berlangsung sekitar 20 menit. Usai pertemuan, baik Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, maupun Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan. "Saya buru-buru mau ke Kantor Presiden," kata Paskah Suzetta. Sementara Menko Perekonomian Boediono yang saat ini merupakan calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) mempersilahkan wartawan untuk bertanya kepada Menkeu. Menkeu juga tidak banyak memberikan keterangan. Ia hanya membenarkan bahwa pertemuan mempersiapkan laporan yang akan disampaikan kepada Presiden, yaitu menyangkut perkembangan pembahasan RAPBNP 2008. Sebelumnya, Boediono yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian, telah diajukan Presiden kepada DPR untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI). Sejauh ini belum diketahui siapa yang akan menggantikan Boediono sebagai Menko Perekonomian. Mensesneg Hatta Radjasa ketika ditanya siapa calon menko perekonomian yang akan menggantikan Boediono, menyatakan belum tahu. "Belum sampai ke situ, nanti Presiden yang akan menjelaskan, kita tunggu dulu," katanya Selasa lalu. Menurut dia, Boediono merupakan calon Gubernur BI yang sangat layak. Dari sisi normatif, pencalonan itu tidak dilarang UU, pertimbangan lainnya adalah yang bersangkutan merupakan calon yang terbaik. Hatta tidak mau berspekulasi tentang siapa yang akan menjadi menko perekonomian karena merupakan wewenang Presiden. Hatta mengatakan, Presiden menganggap Boediono calon terbaik setelah memperhatikan masukan dari berbagai pihak seperti peneliti, mantan gubernur BI, pemred media massa, dan berbagai macam kalangan akademisi. "Setelah menerima masukan dari berbagai macam kalangan sebagaimana diatur dalam UU, juga disebutkan Presiden dapat mendengarkan masukan dari publik. Nah kita anggap dari kalangan pers pemrednya, kampus, pasar modal dapat mewakili publik. Jadi Presiden mendengarkan pendapat-pendapat mereka dan itu dirangkum. Jadi ada 3 hal pada akhirnya yang disimpulkan, yaitu integritas, kapabilitas dan akseptibilitas," katanya. Ketika ditanya kemungkinan adanya menko perekonomian ad interim, Hatta mengatakan, mungkin saja hal itu dilakukan. "Kalau seorang menteri berhalangan biasanya ada yang disebut menteri ad interim dan itu biasanya dirangkap. Saya sendiri pernah merangkap Menteri PU dan Menhub sekitar sebulan. Artinya hal itu bukan tidak mungkin dalam sebuah pemerintahan. Selebihnya nanti Presiden yang menjelaskan," kata Hatta Radjasa. (*)

Copyright © ANTARA 2008