Jakarta (ANTARA News) - Keputusan pemerintah mengirimkan nama Boediono sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia (BI) sebaiknya direspon secara positif dan tidak tergesa-gesa menolaknya. "Semua pihak seharusnya bisa menahan diri," kata Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismed Hasan Putro, di Jakarta, Rabu. Dikatakannya, parlemen sebaiknya peduli dengan kondisi ekonomi bangsa dan inflasi yang semakin tinggi dan disfungsional Bank Indonesia yang terjadi akibat ketegangan antara parlemen dan Istana. "Kini dampaknya terbukti pada tingginya angka inflasi. Kenyataan ini harus disadari oleh banyak pihak," katanya. Oleh karena itu, Ismed berpendapat, keberatan terhadap Boediono karena dianggap terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hendaknya dilihat dari sisi hukum. "Biarkan proses hukum membuktikan apakah Boediono terlibat atau tidak. Kita harus mengedepankan proses hukum," katanya. Sementara itu, lanjut Ismed, pasar jangan dipaksa untuk terus mengerti politisasi parlemen dalam pencalonan gubernur Bank Indonesia, karena dampaknya terlalu mahal untuk bangsa dan ekonomi nasional yang sedang menunggu langkah kongkrit untuk mempercepat proses stabilisasi. "Kini saatnya parlemen bisa merespon secara positif kerisauan pasar terhadap dampak krisis ekonomi global dan tingginya harga pangan dunia yang berdampak sangat serius pada bangsa kita," katanya. Pemerintah secara resmi telah mengajukan nama Menko Perekonomian Boediono sebagai calon Gubernur BI yang baru. Sebelumnya, DPR telah menolak dua calon Gubernur BI yang telah diajukan pemerintah, yaitu Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Wakil Direktur Utama PT (Persero) Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Raden Pardede. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Riset Indonesia (LRI) Johan Silalahi memperkirakan Boediono akan mulus menduduki jabatan gubernur Bank Indonesia. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengkonsultasikan pencalonan Boediono itu dengan Partai Golkar. Karenanya, pengajuan nama Boediono ke DPR itu akan mulus," katanya. Ia mengatakan, sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, pemerintah juga telah melakukan tes terhadap pasar jika nama Boediono dimunculkan sebagai calon gubernur BI. (*)

Copyright © ANTARA 2008