Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi di Serang, Senin mengatakan, untuk tahun anggaran 2020 dinasnya diproyeksikan mendapat anggaran senilai Rp36 miliar.
Sebanyak 58 persen dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes). Besarnya porsi lisdes dikarenakan saat ini masih terdapat 60.000 rumah di Banten yang belum teraliri listrik.
“Terbesar untuk kegiatan lisdes, artinya itu kepentingan masyarakat bukan kepentingan dinas. Data dari PLN itu sekitar 60.000 rumah lagi," kata Eko.
Ia menjelaskan, sebenarnya berdasarkan data yang dimilikinya jumlah rumah yang belum teraliri listrik tinggal sekitar 33.000. Akan tetapi dari hasil pemutakhiran data dari PLN ternyata berada pada angka sekitar 60.000 rumah.
“Loh kok bertambah? Ternyata dari 60.000 itu ada 27 ribu yang nyalur. Mereka ngambil aliran listrik dari orang lain. Kalau yang tidak berlistrik karena tidak mampu atau jauh dari jaringan listrik," katanya..
Meski pemprov selalu menganggar program lisdes, kata dia, namun untuk tahun depan pihaknya mengusulkan untuk porsinya ditambah. Pada Tahun 2020, kuota lisdes direncanakan sebanyak 10.000 sambungan rumah. Sementara penambahan yang diajukan adalah sebanyak 5.000 sambungan rumah.
"2020 mengajukan tambah 5.000 sambungan lagi buat lisdes. Jadi total 15.000 dengan anggaran bertambah sekitar Rp9 miliaran," kata dia.
Penambahan kuota, kata dia, merupakan hal wajar karena selama ini kuota lisdes per tahun hanya ada di angka 10.000 sambungan rumah. Jika tetap dengan pola tersebut, maka butuh waktu setidaknya enam tahun agar semua rumah di Banten teraliri listrik.
“Kalau setahun cuma 10.000 berarti enam tahun baru selesai. Saya ingin ketika saya pensiun di 2022 lisdes selesai, program Banten Terang terlaksana," kata Eko.
Di sisi lain Eko juga meminta semua pihak untuk bisa membantu mewujudkan harapannya. Sebab, dalam pelaksanaannya Dinas ESDM kerap mendapati sejumlah masalah yang bukan menjadi ranahnya.
"Orang-orang yang dapat lisdes harus terdaftar di TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Kalau tidak terdaftar di situ tidak boleh dialiri walaupun kenyataan di lapangan itu miskin. Kepada instansi terkait yang berwenang, mari sama-sama kita selesaikan. Untuk yang jauh dari jaringan itu menjadi tugasnya PLN," kata Eko Palmadi.*
Baca juga: Banten targetkan 10 ribu sambungan listrik perdesaan
Pewarta: Mulyana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
