Politikus PDIP sebut pengajuan calon menteri prerogatif ketua umum

Jakarta (ANTARA) - Pencalonan nama-nama kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan diajukan kepada Presiden terpilih Joko Widodo untuk masuk Kabinet Kerja II adalah hak prerogatif ketua umum Megawati Soekarnoputri.

"Di PDI Perjuangan ada tradisi yang kuat bahwa hal itu adalah hak prerogatif ketua umum. Kami kader-kader akan patuh dan loyal kepada keputusannya," kata politikus PDIP Zuhairi Misrawi ketika ditemui dalam sebuah acara di Cikini, Jakarta Pusat, Senin.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan untuk nama-nama yang dicalonkan masuk Kabinet Kerja II sudah ada beberapa yang masuk. Dia mengatakan semakin banyak pilihan yang masuk akan maka memilihnya akan semakin mudah.

Jokowi juga mengatakan akan memasukkan darah segar ke kabinet kerja, dalam bentuk memilih menteri dari generasi muda.

Mengenai calon menteri muda, menurut Zuhairi, PDIP juga sudah memiliki kader muda yang bisa dimajukan.

"Pasti itu sudah menjadi perhatian dari PDI Perjuangan, lebih-lebih ketua umum juga sudah menegaskan bahwa memang kita membutuhkan 'kabinet muda'," tegas Zuhairi.

Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sudah menegaskan akan memasukkan orang muda dalam kabinetnya.

Namun, menurut pengamat politik Silvanus Alvin, sebaiknya menteri muda yang akan masuk Kabinet Kerja II bukanlah yang berasal partai tapi kalangan profesional. Hal itu agar mereka dapat bekerja tanpa tekanan dari partai.

"Lebih baik menteri muda atau milenial berasal dari kalangan profesional karena kalau partai nanti takutnya mereka akan jadi boneka saja, didikte partai," ujar akademisi Universitas Bunda Mulia itu ketika dihubungi Antara.

Sampai saat ini, Jokowi dan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin belum mengumumkan nama-nama yang akan masuk kabinet baik dari partai maupun nonpartai.