Menurut Direktur Program Yayasan Kehati, Rony Megawanto hal ini perlu agar cita-cita Indonesia dalam ketahanan pangan bisa terwujud.
"Kebijakan tentang pangan perlu diintegrasikan dengan kesehatan, keberagaman hayati, perubahan iklim dan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)," kata Rony dalam bincang-bincang 25 Tahun Kehati mengabdi yang digelar di Jakarta, Senin.
Menurut Rony, pengintegrasian kebijakan ini mengacu pada perlunya pengarusutamaan pangan nusantara ke dalam program nasional sebagai pengejawantahan dari visi Presiden terpilih yaitu pembangunan sumber daya manusia dan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Dengan kebijakan yang terintegrasi maka bisa ditekankan bahwa produksi pangan ke depan harus mengembangkan model berkelanjutan melalui pendekatan agroekologi yang berbasiskan empat pilar.
"Yakni layak secara ekonomi, teknologi adaptif, tidak merusak lingkungan, serta secara sosial-budaya diterima warga," ucap dia.
Gagasan tentang mengembalikan keberagaman pangan Nusantara juga perlu masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program prioritas nasional, dan sistem penganggaran nasional.
"Pemerintah dan pemangku kebijakan terkait perlu menyusun target nasional penurunan konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat dan menggantinya dengan ragam pangan nusantara lainnya," ujar Rony.
Lebih jauh lagi, pemerintah dan pemangku kebijakan harus bisa merealisasikan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) sesuai UU Pangan Pasal 33, di mana masyarakat punya hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam mewujudkannya. Ini mencakup pada fasilitasi pemerintah pada pengembangan CPM sesuai dengan kearifan laikal.
"Perlu juga dibangun mekanisme pemberian insentif, termasuk penghargaan bagi pemerintah daerah dan pegiat pelestarian pangan nusantara," ucap dia.
Baca juga: Kehati: Contoh baik keragaman pangan layak diadopsi
Baca juga: Kehati sebut keragaman sumber pangan bisa mengatasi kelaparan
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
