Jakarta (ANTARA News) - Komisi VII DPR meminta pemerintah tidak menanggapi tawaran divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) tahun 2008 sebesar tujuh persen sampai proses arbitrase selesai. Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu, mengatakan, pemerintah sebaiknya mempercepat penyelesaian divestasi saham NNT tahun 2006 sebesar tiga persen dan 2007 sebesar tujuh persen. "Kalau pemerintah merespon tawaran divestasi NNT tahun 2008, maka sesuai aturan, harga yang terbentuk akan menjadi bench mark (acuan) bagi harga divestasi saham NNT tahun 2006 dan 2007," katanya. Ia melanjutkan, jika harga divestasi 2008 jadi rujukan, maka pemda yang membeli saham divestasi 2006 dan 2007 akan rugi, sebab harga menjadi lebih tinggi. NNT sudah mengirimkan surat penawaran divestasi saham tahun 2008 sebesar tujuh persen senilai 426 juta dolar AS ke Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro pada 28 Maret lalu. Sesuai kontrak karya, pemerintah harus merespon penawaran saham tersebut paling lambat satu bulan. Harga penawaran divestasi NNT terus mengalami kenaikan. Saham divestasi NNT tahun 2006 adalah 109 juta dolar AS atau 36,3 juta dolar AS per satu persen saham. Tahun 2007, harga penawaran tujuh persen saham adalah 282 juta dolar AS atau 40,3 juta dolar AS per satu persen saham. Sedangkan, tawaran NNT untuk tujuh persen saham divestasi 2008 adalah 426 juta dolar AS atau 60,9 juta dolar AS per satu persen saham. Menurut Hartarto, tawaran saham lanjutan tersebut merupakan strategi Newmont, dan pemerintah tidak perlu meladeninya. "Pemerintah jangan terjebak," lanjutnya. Hal senada dikemukakan Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie. Menurut dia, pemerintah jangan terkecoh dengan tawaran saham NNT tersebut. "Gugatan arbitrase harus tetap jalan, pemerintah jangan terkecoh dengan penawaran yang mungkin hanya buat mengalihkan perhatian," ujarnya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008