Wakil Presiden PKR dukung Mahathir hingga akhir jabatan

Kuala Lumpur (ANTARA) - Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Azmin Ali yang juga Menteri Perekonomian Malaysia mendukung Tun Dr Mahahir Mohamad menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia hingga akhir jabatan.

Pernyataan Azmin Ali tersebut dikirimkan ke sejumlah media massa di Kuala Lumpur, Senin.

"Mandat rakyat yang diterima oleh Pakatan Harapan lebih dari setahun yang lalu memerlukan kestabilan demi melaksanakan reformasi institusi dan langkah-langkah positif untuk memulihkan ekonomi," katanya.

Keberhasilan melaksanakan agenda ini, ujar Azmin, akan memberikan manfaat kepada semua rakyat tanpa memperhatikan faham politik mereka.

"Justru saya menghargai pernyataan Presiden PAS (Partai Islam Malaysia), Dato’ Seri Abdul Hadi Awang yang menegaskan pendirian PAS dan UMNO untuk memberikan dukungan penuh kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri hingga akhir masa jabatan," katanya..

Pendirian tersebut, ujar Azmin, seiring pandangan yang pernah dia lontarkan supaya usaha mengembalikan kegemilangan negara dapat direalisasikan dengan segera.

"Dukungan bipartisan terhadap Perdana Menteri merupakan lembaran baru dalam politik Malaysia di mana kepentingan rakyat diberikan keutamaan," katanya.

Hal ini, ujar Azmin, telah ditunjukkan dalam meluluskan amandemen konstitusi yang menurunkan batas usia memilih Pemilu pada usia 18 tahun.

"Dukungan tersebut adalah bukti keyakinan terhadap kepimpinan Dr. Mahathir yang mempunyai kehati-hatian tinggi sesuai dengan peranannya sebagai negarawan ulung negara," katanya.

Sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, ujar dia, perbedaan politik akan tetap wujud namun setiap perbedaan itu perlu diurus dengan baik demi menjamin kepentingan rakyat.

"Kepemimpinan Tun Dr. Mahathir diperlukan untuk menjamin kestabilan, kesinambungan dan ketuntasan (consistency) dasar-dasar pemerintah bagi merangsang investasi, menciptakan peluang-peluang pekerjaan serta kekayaan untuk semua," katanya.

Pihaknya yakin kestabilan politik akan menghasilkan keutuhan dasar dan kebijakan negara termasuk konsep "shared prosperity" yang bakal mengembalikan Malaysia sebagai Harimau Asia.

Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke tujuh pada 10 Mei 2018 atau 14 bulan yang lalu.

Menurut perjanjian koalisi partai di Pakatan Harapan Mahathir diminta menyerahkan jabatannya kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim yang kini setelah dua tahun menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia.