Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin keamanan data penduduk yang digunakan oleh lembaga keuangan swasta yang telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, karena lembaga tersebut di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Secara prinsip, MoU (nota kesepahaman) dengan lembaga-lembaga keuangan aman karena direkomendasikan OJK," kata Tjahjo dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Selain diawasi OJK, Tjahjo menambahkan, klausul kerja sama dalam perjanjian antara Kemendagri dengan lembaga-lembaga pembiayaan non-pemerintah itu juga memuat ketentuan untuk tidak menyebarkan data penduduk tanpa seizin Kemendagri atau Polri.

Baca juga: Mendagri: Lembaga pembiayaan swasta terbatas mengakses data penduduk

Baca juga: BPS: masyarakat "update" data sendiri di Sensus Penduduk 2020

"Data yang kita MoU-kan dengan perbankan, BPR (Bank Perkreditan Rakyat), lembaga-lembaga swasta lainnya, semua bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Sebelumnya, kerja sama antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan ribuan lembaga keuangan dan pembiayaan swasta menuai kritik terkait potensi kebocoran data.

Kekhawatiran itu muncul karena banyaknya penawaran kredit dan pinjaman yang muncul lewat telepon dan pesan singkat secara acak. Hingga saat ini, Kemendagri mencatat sedikitnya 1.227 lembaga, baik milik pemerintah maupun swasta, dapat mengakses data kependudukan warga negara Indonesia.

Tjahjo menegaskan, meskipun sudah ada kerja sama, lembaga swasta tetap harus meminta izin kepada Kemendagri untuk mengakses data kependudukan tersebut.

"Hanya untuk memastikan saja, jangan sampai ada penipuan, jangan sampai ada penyalahgunaan. Walaupun kerja sama, dia mengakses data juga harus izin," katanya.

Meskipun tidak ada sanksi tegas bagi lembaga tersebut yang membocorkan data kependudukan, perlindungan data penduduk diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta di Peraturan Mendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Baca juga: BPS libatkan masyarakat data sendiri di Sensus 2020 secara daring

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019