Ternate (ANTARA News) - DPRD Maluku Utara (Malut) belum menetapkan jadwal pelaksanaan sidang paripurna bagi penetapan cagub/ cawagub Malut, karena masih menunggu surat resmi Mendagri Mardiyanto mengenai hal itu. "Kami belum bisa menetapkan jadwal pelaksanaan paripurna penetapan cagub/cawagub Malut, kalau belum ada surat resmi dari Mendagri mengenai hal itu," kata Wakil Ketua DPRD Malut Syaiful Ruray di Ternate, Rabu. Pasalnya, pelaksanaan sidang paripurna tersebut bukan keputusan dari DPRD Malut, tapi keputusan pemerintah pusat sebagai solusi penyelesaian atas adanya dua versi hasil pelakasanaan putusan MA (penghitungan ulang hasil pilgub Malut). Menurut Saiful, DPRD Malut juga belum memutuskan mekanisme yang akan dilaksanakan dalam sidang paripurna tersebut. Namun kalau mengacu pada aturan , maka sidang paripurna itu seharusnya hanya memperjelas kembali surat rekomendasi DPRD. Hal itu sejalan dengan ketentuan bahwa peran DPRD dalam pelakasanaan pilgub adalah hanya membuat rekomendasi hasil penghitungan KPUD ke Mendagri, bukan melakukan pemilihan seperti yang pernah berlaku pada masa lampau. "Ada dua rekomendasi yang masuk ke Depdagri, yakni dari Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD dan dari Ketua DPRD Malut, Ali Syamsi. Inilah yang seharusnya diparipurnakana, mana yang sah dari kedua rekomendasi itu," katanya. Panmus merekomendasikan hasil penghitungan ulang Plt Ketua KPUD Malut, Mukhlis Tapi Tapi yang memenangkan Abdul Gafur/Aburahim Fabanyo. Sedangkan Ketua DPRD, merekemondasikan hasil penghitungan Ketua KPUD nonaktif, Rahmi Husen yang memenangkan Thaib Armayin/Gani Kasuba. Sebagian besar angota DPRD Malut mempermasalahkan surat rekomendasi Ketua DPRD Malut tersebut, karena tidak melalui mekanisme yang berlaku di DPRD. Mereka menganggap surat rekomendasi Ketua DPRD itu sebagai surat pribadi. Sementara itu, para pendukung Thaib/Gani terus melakukan aksi demo ke kantor gubernur dan DPRD Malut untuk menyampaikan penolakan mereka atas keputusan pemerintah pusat menyerahkan penyelesaian kemelut pilgub Malut ke DPRD. Dalam aksi demo kemarin (1/4), para pendukung pasangan cagub/ cawagub yang diusung koalisi PKS dan sejumlah parpol kecil itu, nyaris bentrok dengan polisi di DPRD Malut karena mereka memaksakan diri masuk ke kantor DPRD.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
