Sampah menumpuk di Kota Ternate jadi fokus penanganan DLH

Di Kota Ternate sendiri, sudah beberapa kali tidak meraih Adipura. Masih banyak sampah yang belum dibersihkan dengan baik, buktinya setiap hari sampah di Kota Ternate mencapai 300 ton

Ternate (ANTARA) - Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut) fokus menangani sampah Ternate belum terkelola dengan baik, sehingga kondisi lingkungan semakin hari semakin menumpuk, terutama di kawasan bebas sampah.

"Di Kota Ternate sendiri, sudah beberapa kali tidak meraih Adipura karena masih banyak sampah yang belum dibersihkan dengan baik, buktinya setiap hari sampah di Kota Ternate mencapai 300 ton untuk ditampung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Takome. Berarti, masih banyak sampah yang berserakan di Kota Ternate," kata Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Ternate, Yus Karim di Ternate, Senin.

Menurut dia, pihaknya memiliki alat timbangan yang bisa menghitung jumlah produksi sampah yang diangkut, sehingga saat masuk ke TPA sudah bisa diketahui.

"Bahkan kalau di tahun 2019 ini produksi sampah di Kota Ternate mencapai 300 ton per hari, sampah yang berhasil dibawa ke TPA itu tidak bisa semuanya," katanya.

Apalagi, katanya, produksi sampah ini bisa meningkat di hari-hari tertentu, seperti hari Rabu dan Sabtu, karena dua hari ini merupakan hari pasar sehingga jumlahnya naik signifikan dari hari-hari lainya.

Ia menyebutkan sampah terbanyak adalah sampah domestik atau rumahan dan sampah kiriman, karena Kota Ternate merupakan kota transit sehingga sampah kiriman dari luar Kota Ternate juga banyak.

Oleh karena itu, katanya, kendala terbesar dalam mengakut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke TPA adalah kekurangan armada, karena armada pengakut sampah yang besar hanya 19 unit truk, itu pun dua sudah rusak sehingga diangkut dengan mobil "pick-up" 6 buah dan mobil amrol 6 buah.

Akibatnya, kata dia, daerah-daerah ketinggian tidak mendapatkan pelayanan dari DLH. Satu-satunya darah ketinggian mendapatkan pelayanan adalah Kelurahan Salahudin dan sekitarnya, karena di daerah ini DLH menyediakan satu amrol di seputaran kuburan Islam.

"Kita kekurangan armada untuk pengangkutan sampah, apalagi di daerah ketinggian yang ada itu hanya di daerah seputaran kuburan Islam karena di situ kita taruh amrol satu untuk melayani masyakat," ujarnya.

Belum lagi, kata dia, ada ratusan kepala keluarga (KK) yang hidup di daerah pesisir yang tidak membayar retribusi sampah karena tidak menggunakan PDAM.

Sebab katanya, ada 5 sampai 7 KK di Kota Ternate yang masih pakai sumur bor dan kalau memakai sumur bor sudah pasti tidak bayar retribusi sampah karena retribusi sampah masih mengikat di PDAM, sementara pelayanan terus dilakukan.

Dirinya mengaharapkan agar masalah sampah menjadi fokus bersama, baik masyarakat maupun pemerintah dan meminta agar kecamatan dan kelurahan terlibat aktif dalam pengelolaan sampah di Kota Ternate.

Bahkan, ia menyarankan agar urusan pengelolaan sampah bisa diberikan ke pihak ketiga.

"Salah satu kendala kita juga adalah soal pengelolan sampah ini. Rata-rata sampah belum dikelola dengan baik sehingga menghasilkan pemasukan. Kalau ada pihak ketiga yang kelola dengan melibatkan masyarakat bisa ada pemasukan," demikian Yus Karim.