Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto akan mengirim tim kecil ke Maluku Utara (Malut) untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat guna menyelesaikan sengketa pemilihan kepada daerah (pilkada) Malut."Saya akan kirim tim ke sana (Malut) secepatnya," kata Mendagri usai menemui 20 orang dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Maluku Utara di Gedung Depdagri Jakarta, Selasa. Hasil pilkada Malut itu terdapat dua versi, yakni pertama dimenangkan pasangan Thaib Armayn-Abdul Gani (perhitungan oleh KPUD yang telah dinonaktifkan oleh KPU) dan versi lain memenangkan pasangan Abdul Gafur-Abdurahim Fabanyo (perhitungan dilakukan oleh Plt KPUD Malut Muchlis Tapitapi).Namun selanjutnya Mahkamah Agung (MA), meminta Mendagri untuk memutuskan atau menentukan hasil dua versi penghitungan suara pemilihan kepala daerah Malut. Selanjutnya, Mendagri Mardiyanto mengatakan, untuk menyelesaikan masalah pilkada Malut, pemerintah telah memutuskan mengembalikan kewenangan kepada DPRD Malut guna mengajukan salah satu pasangan calon gubernur terpilih. Namun DPRD Malut menolaknya. Mendagri menjelaskan, tim kecil tersebut akan dipimpin oleh pejabat Depdagri eselon dua yang sudah mengetahui persis soal Malut. Tim berangkat bersama tim dari Polhukam, Mabes Polri, dan Mabes TNI. "Kita harapkan dapat data aktual di lapangan karena terus terang saja, data yang masuk perlu dicek ulang lagi, tapi kalau ini data dari kita sendiri, tentu saya bisa lebih cepat komunikasi dan bisa beri arahan," katanya. Mendagri menegaskan, pihaknya tidak akan tergesa-gesa memutuskan masalah pilkada di Malut. "Sejak awal saya menyampaikan, harus kita sikapi dengan jernih karena rumitnya persoalan, sulitnya mencari jalan keluar, dan sengketa pemilu kepala daerah ini semakin tajam," katanya. Menanggapi aspirasi sebagian DPRD Malut, Mendagri mengatakan, pihaknya akan mengakomodir seluruh masukan yang ada. "Saya mendengar masukan dari berbagai pihak termasuk dari DPRD Malut. Mereka menyampaikan situasi akhir Malut. Saya terima sebagai masukan," katanya. Menurut Mendagri, sebetulnya sidang paripurna DPRD untuk menentukan gubernur terpilih adalah hal wajar. "Tapi saya tetap akan melihat perkembangan situasinya," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
