Tokyo (ANTARA News) - Sejumlah media massa di Jepang baik elektronik maupun cetak, Senin (31/3), menyiarkan berita mengenai oknum di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo yang menerima "uang terima kasih" dari biro perjalanan Jepang. Koran terkemuka Jepang, Yomiuri Shimbun dalam edisi berbahasa Jepang memberitakan dengan huruf kanji yang besar "Staf Lokal Kedubes RI di Tokyo Terima Uang 20 Juta Yen". Berita yang sama juga termuat di situs Yomiuri yang berbahasa Jepang. Namun pemberitaan yang sama tidak dimuat dalam Yomiuri edisi bahasa Inggris maupun di situs harian itu. Senin pagi, sejumlah staf dan diplomat di KBRI Tokyo juga dikejutkan dengan kedatangan kru dari Fuji TV di luar halaman depan KBRI yang mencegat satu persatu setiap orang yang hendak masuk ke kantor Kedubes RI itu. Kru Fuji TV itu menanyakan siapa orang Jepang yang bekerja di KBRI Tokyo, seperti yang dimuat dalam berita Yomiuri. ANTARA pun mencoba mencari tahu seutuhnya berita yang dimuat koran nasional Jepang yang bertiras di atas 10 juta eksemplar itu. Berita yang diturunkan Yomiuri tersebut bersumber dari dua perusahaan Jepang yang bergerak di bidang "tour & travel" , yaitu Far East dan National Business Support (NBS). Kedua biro perjalanan itu hingga tahun 2006 telah membayar semacam "uang terima kasih" (rebate) kepada rekening pribadi seorang staf lokal berkebangsan Jepang senilai 20 juta yen atau sekitar Rp1,66 miliar (dengan kurs 1 yen setara Rp80). Transfer dana itu berlangsung sejak lima tahun lalu berkaitan dengan proses pembayaran biaya visa. Far East memasukkan dana sebesar 6 juta yen (Rp540 juta) dan NBS sebanyak 14 juta yen (Rp1,12 miliar). Klarifikasi Sementara itu, Dubes Jusuf Anwar yang sedang berada di Jakarta (mengikuti rapat kerja para dubes), sudah menginstruksikan Kepala Bidang Penerangan Ronny P Yuliantoro untuk segera memberikan penjelasan yang lengkap kepada koran tersebut. Ketika ditemui ANTARA, Ronny Yuliantoro mengatakan bahwa pemberitaan itu sebetulnya sudah lama dan sudah mendapat penanganan yang jelas di Jakarta. "Kasusnya sudah selesai, dan tidak relevan lagi sebenarnya untuk diangkat jadi berita. Kami sendiri jadi mempertanyakan apa motif Yomiuri dengan berita ini," kata Ronny yang sedang membuat surat penjelasan kepada editor Yomiuri sebagai upaya klarifikasi. Atase Imigrasi Mirza Iskandar mengatakan bahwa pelayanan visa saat ini sudah berbeda jauh dari sebelumnya. Informasi biaya visa juga sudah bisa diakses secara langsung dan terbuka baik lewat internet maupun datang langsung ke KBRI Tokyo. "Tidak ada lagi pengkhususan pelayanan visa harus melalui biro perjalanan tertentu," kata Mirza. Bidang Imigrasi sendiri sejak 2006 akhir telah melakukan pembenahan besar-besaran untuk membenahi citra negatif yang sempat menyelimuti KBRI Tokyo. (*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008