Jakarta (ANTARA News) - Salah satu fungsionaris DPP Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Priyo Budi Santoso, di Jakarta, Senin, menyatakan, pemerintah harus memprioritaskan perburuan obligor BLBI nakal. "Penyelesaian hukum kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tetap harus jadi prioritas Pemerintah," katanya kepada pers. Secara terpisah, Ketua DPR RI Agung Laksono yang menjabat pula Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar mengatakan Dewan secara resmi telah mengundang kembali Presiden RI untuk menghadiri rapat interpelasi BLBI. "Selain itu, meminta adanya koreksi terhadap laporan para menterinya yang dipaparkan pada sidang sebelumnya," ungkapnya. Sedangkan Priyo Budi Santoso yang dikenal pula sebagai Ketua Umum Ormas MKGR (salah satu organisasi pendiri Partai Golkar), menambahkan pihaknya tetap menuntut penyelesaian hukum kasus BLBI setuntas-tuntasnya. "Ini harus tetap jadi prioritas Pemerintah. Dan harus terus memburu obligor nakal," tegasnya. Namun, ditanya mengenai upaya melaksanakan hak angket oleh rekan-rekannya di DPR RI, dia menyatakan tidak sependapat. "Saat ini, hak angket tidak diperlukan," ujar Priyo Budi Santoso. Agung Laksono menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan memberi jawaban pada 1 April (Selasa besok). "Dan yang terpenting, beri kepastian penanganan kasus BLBI," tandasnya. Sehubungan dengan itu, Agung Laksono mengulang pernyataannya sebelumnya, pihaknya sudah menyampaikan undangan kepada Presiden. "Saya sudah menyampaikan undangan kepada Presiden RI, sementara format disesuaikan dengan lobi. Sementara terkait penjelasan Presiden, ini bukan berkenaan pendapat terhadap para pengusul interpelasi BLBI," jelasnya, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Selain undangan, menurutnya lagi, Pemerintah harus mengkoreksi jawaban para menteri terhadap kasus BLBI. "Siapa yang menyampaikan bukan masalah. Namun harus pada masa sidang ini," tegasnya. Dia mengatakan, Selasa pagi pukul 09.00 WIB akan dilaksanakan rapat paripurna, sementara pimpinan paripurna direncanakan dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah "dilengserkan" dari posisinya di partai tersebut.(*)
Pewarta:
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
