Pengamat sarankan Jokowi cabut inspektorat tiap kementerian

Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi dan politik Dr Emrus Sihombing menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mencabut seluruh inspektorat yang ada pada tiap kementerian dan menjadikannya lembaga tersendiri pada Kabinet Kerja jilid II.

"Masih banyak perilaku koruptif di semua kementerian, semua kementerian ada inspektoratnya, tapi sepertinya tidak terlalu berfungsi. Apapun lah namanya nanti, intinya inspektorat-inspektorat itu ditarik dan dijadikan badan tersendiri untuk mengawasi dan melakukan tindak preventif korupsi terhadap seluruh kementerian di Indonesia," kata Emrus yang juga Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu.

Emrus menambahkan, inspektorat-inspektorat tiap kementerian yang dijadikan lembaga tersendiri juga harus diposisikan langsung di bawah tangan Presiden sehingga memiliki kekuatan yang mutlak.

"Posisinya di bawah Presiden langsung, bukan di bawah masing-masing kementerian seperti sekarang ini, sehingga memiliki daya pengaruh yang kuat untuk mengatur seluruh kementerian itu," ujar Emrus.

"Memang perilaku koruptif itu sudah menjadi penyakit sosial kita yang sangat mengancam masa depan Indonesia, jadi tidak ada salahnya dibuat lembaga pengawas seperti itu," kata dia.

Emrus berharap Jokowi dapat memikirkan hal yang serupa. Emrus pun yakin Presiden Jokowi merupakan sosok yang memiliki pemikiran terbuka sehingga bisa saja mempertimbangkan hal itu.

"Saya pikir Presiden terpilih kita adalah tokoh yang progresif, inovatif, dan berfikir visioner. Melihat kepribadian beliau maka sangat mungkin dia membuat terobosan-terobosan baru," katanya.

Untuk diketahui, saat ini Indonesia memiliki 34 kementerian yang bersama-sama menjalankan tugas tertentu dalam pemerintahan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.