Jakarta (ANTARA News) - Pakar hukum dan kriminolog Universitas Indonesia (UI), Dr Adrianus Meliala, mengharapkan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan para inspektur jenderal (Irjen) departemen dan pimpinan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) se-Indonesia, dapat membuat "gerah" kalangan pejabat tersebut. Kepada ANTARA, di Jakarta, Jumat (28/3) malam, Adrianus mengatakan upaya KPK terkait dengan kurangnya temuan dan laporan korupsi dari Inspektorat Jenderal (Itjen) maupun Bawasda, mengingat selama ini laporan kasus korupsi lebih banyak berasal dari laporan masyarakat. "Upaya KPK ini cukup kreatif. Walau disadari bahwa Itjen dan Bawasda memang tidak mungkin berbuat banyak. Tapi, 'gelitikan' KPK itu pasti membuat mereka 'gerah'," ujarnya. Kalau pun tidak dapat berbuat banyak, menurut dia, minimal kedua lembaga bisa membantu KPK dengan informasi-informasi matang tentang korupsi di instansi masing-masing, dari daerah hingga pusat. "Itu sudah lumayan," kata Adrianus lagi. Diposisikan Pasif Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, menilai instansi-instansi pemerintah di bidang pengawasan, seperti Inspektorat Jenderal (di Pusat) maupun Bawasda (di daerah) memang berkarakter pasif dalam mengungkap kasus korupsi di kalangan pejabat pusat hingga ke daerah. "Pertemuan semacam ini memang diperlukan, sebab seperti yang saya katakan tadi, karakter tugas Bawasda dan Irjen memang diposisikan pasif. Yaitu, menunggu adanya laporan," kata Gayus Lumbuun. Hal itu, katanya, berbeda dengan karakter KPK yang berada pada posisi pencegahan dan penindakan. Kalau kedua karakter peran itu bisa dikoordinasikan, demikian kata Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR itu, hal itu akan bisa mencegah serta menindak tindak korupsi di kalangan birokrasi dengan cepat. "Korupsi di lingkup birokrasi memang hingga kini masih lambat terungkap, apalagi pengusutan dan penuntasan hukumnya. Padahal, ini mempengaruhi kinerja instansi pemerintah bersangkutan," kata Gayus Lumbuun. Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Imam Anshori Saleh, menyatakan upaya pro-aktif KPK sangat dibutuhkan, sehingga tidak hanya menunggu "setoran" perkara. "Saya kira, upaya KPK ini bagus dan patut didukung. Artinya, KPK jemput bola, tak hanya tunggu 'setoran' perkara," katanya. Upaya memobilisasi kekuatan di berbagai jaringan, termasuk di lingkup Itjen berbagai departemen maupun kementerian, juga melibatkan Bawasda di seluruh Indonesia, menurutnya, sangat strategis sifatnya. "Ini bisa dipahami, karena aparat KPK sangat terbatas. Tak mungkin menjangkau semua daerah," kata anggota legislatif yang mantan jurnalis tersebut. Ia juga menyarankan, agar pertemuan tersebut tidak berhenti dengan kesimpulan-kesimpulan di atas kertas, tetapi bagaimana ditindaklanjuti di lapangan. Selain itu, hal seperti ini juga perlu dilakukan bersama aparat penegak hukum lainnya, misalnya dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, serta para LSM yang peduli pemberantasan korupsi. "Selain itu, agar Bawasda khususnya, jangan cuma jadi alat legitimiasi kebijakan para pejabat di daerah, begitu pula Irjen di tingkat Pusat. Percuma mereka digaji negara jika tidak ada hasilnya," kata Imam Anshori Saleh. (*)
Copyright © ANTARA 2008
