Pemerintah bangun jaringan gas di 54 kabupaten/kota pada 2020

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan membangun jaringan pipa distribusi gas bumi untuk 293.533 sambungan rumah di 54 kabupaten atau kota senilai Rp3,2 triliun pada 2020.

Siaran pers PT PGN Tbk di Jakarta, Jumat menyebutkan untuk merealisasikan program besar tersebut Ditjen Migas Kementerian ESDM mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang pemangku terkait, termasuk 54 pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Dalam kesempatan itu, juga ditandatangani Berita Acara Koordinasi Rencana Pembangunan Jaringan Gas Tahun Anggaran 2020.

Penandatanganan disaksikan Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso, dan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo.

"Kami mengharapkan manfaat gas bumi sebesar-besarnya dapat dirasakan masyarakat yang berujung pada peningkatan daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil. Selain rumah tangga, sektor UMKM juga akan mendapat manfaat ekonomi yang cukup signifikan dengan menggunakan energi gas bumi yang ramah lingkungan dan kompetitif dibanding energi lain," ujar Djoko Siswanto.

Sejak 2009 hingga 2018, pemerintah membangun jaringan gas (jargas) untuk 325.852 sambungan rumah (SR) di 16 provinsi meliputi 40 kabupaten/kota.

"Jumlah jargas 2020 ini besar sekali atau hampir sama dengan yang dibangun selama 10 tahun mulai 2009 hingga 2018," katanya.

Djoko menambahkan dukungan pemda sangat penting karena berdasarkan pengalaman, terdapat kendala nonteknis seperti perizinan dan permasalahan sosial saat pelaksanaannya.

Daerah yang dibangun jargas pada 2020 adalah Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Deli Serdang, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kota Batam.

Kemudian, Kota Sarolangun, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Bandar Lampung.

Lalu, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, Jakarta Timur, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kota dan Kabupaten Cirebon, Kota Semarang, Kabupaten Blora, Kabupaten Lamongan, serta Kota dan Kabupaten Mojokerto.

Juga, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kota dan Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Banggai, Kota Tarakan, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk pembangunan jargas tersebut, pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui PGN selaku anak perusahaan (subholding gas), untuk melaksanakan penyusunan desain rekayasa (front end engineering design/FEED) dan detail rinci (detail engineering design construction/DEDC) yang ditargetkan rampung pada Oktober 2019.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo menyampaikan bahwa kesuksesan program jargas akan dipengaruhi koordinasi, kerja sama, dan dukungan dari pihak terkait, khususnya pemda terkait penyediaan perizinan dan percepatan pembuatan FEED untuk perencanaan lokasi jargas yang tepat sasaran, efektif dan efisien.

"FEED dan DEDC akan menjadi referensi dalam pengajuan APBN program jargas. Untuk itu, perlu komitmen bersama dan dukungan dari pemda untuk menyukseskan dan aktif dalam percepatan kegiatan FEED dan DEDC, sehingga data dapat merepresentasikan kondisi riil serta program jargas dapat berjalan sesuai dengan tujuan bagi pemerataan akses energi ramah lingkungan serta tepat sasaran sesuai perencanaan yang terintegrasi antara pusat dan daerah," lanjutnya.

Selain itu, mitigasi resiko sosial saat pelaksanaan kegiatan pembangunan serta dukungan pemerintah dan masyarakat di daerah sangat diperlukan untuk bersinergi ikut menjaga infrastruktur dan fasilitas jargas dari oknum-oknum yang berupaya menghambat suksesnya program strategis ini.