Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk mengawasi ketat agar tidak terjadi pengalihan kepemilikan supaya program rumah uang muka nol rupiah (DP Rp0) tepat sasaran.
"Nol persen itu bagus. Tapi dalam praktiknya takutnya tidak mampu membayar dan akhirnya dialihkan ke orang lain," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Program DP nol rupiah adalah program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan memudahkan warga yang belum memiliki rumah untuk memiliki properti sendiri.
Program itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018.
Syarat kepemilikan antara lain adalah yang tidak pernah menerima subsidi rumah dan berpenghasilan Rp4 juta sampai Rp7 juta serta prioritas untuk yang sudah menikah.
Baca juga: Kata Apersi rumah DP 0 persen hanya trik
Baca juga: Pemprov DKI komitmen berikan kemudahan kepemilikan rumah
Sebelumnya, Pemprov DKI telah merampungkan sistem seleksi administrasi pendaftaran rumah susun sederhana (rusunami) dengan DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan 1.790 orang dinyatakan lolos dari 2.358 orang mendaftar.
Syarat pendapatan dengan kisaran Rp4 juta sampai Rp7 juta itu susah dipenuhi oleh warga kurang mampu yang sebagian besar masih belum memiliki rumah sendiri, ujar Ramly.
Politisi Golkar itu mengatakan kesejahteraan warga kurang mampu itu harusnya tetap menjadi fokus pemerintah daerah dengan pembangunan rumah susun yang punya sewa terjangkau oleh mereka.
"Program yang diterapkan pemerintah daerah harusnya bisa menakar pendapatan warga. Kalau untuk gaji Rp4 juta ke atas, warga miskin tidak dapat," ungkapnya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna juga menyebut program DP Nol Persen hanya menyasar kalangan tertentu saja.
Dengan harga rumah susun di Pondok Kelapa dibagi ke dalam tiga tipe unit yaitu studio tipe 21, kamar tipe 24, dan kamar tipe 36 yang berkisar antara Rp184 juta hingga Rp310 juta.
"Harga rumahnya berarti mengikuti harga pasaran kisaran Rp300 jutaan. Kalau harganya semahal itu yang mampu (beli) pendapatan Rp8 jutaan," jelas akademisi Universitas Trisakti itu.
Baca juga: DPR apresiasi rumah DP nol persen TNI-Polri
Baca juga: Jakpus mulai buka rumah DP nol persen
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2019