Bursa menteri, Arief Poyuono: Gerindra siapkan kalau diminta presiden

Kalau memang pak Joko Widodo membutuhkan kader-kader Gerindra untuk membantu jalannya roda pemerintahannya maka Gerindra sudah menyiapkan orang-orang tersebut

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebutkan Gerindra akan menyiapkan kader-kadernya kalau Presiden terpilih Joko Widodo memintan untuk mengisi posisi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

"Kalau memang pak Joko Widodo membutuhkan kader-kader Gerindra untuk membantu jalannya roda pemerintahannya maka Gerindra sudah menyiapkan orang-orang tersebut," kata Arief Poyuono di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati seharusnya sudah lama terjadi

Baca juga: Partai Gerindra berpeluang bergabung dalam koalisi 01

Baca juga: Pertemuan Megawati-Prabowo dinilai bermakna ganda

Kader-kader yang disiapkan nantinya bisa menempati posisi menteri bidang apa saja sesuai dengan yang dibutuhkan Presiden Joko Widodo.

Hal itu karena Gerindra menyiapkan kader yang memiliki kompetensi, integritas dan loyalitas membantu jalannya roda pemerintahan periode 2019-2024.

"Kader yang disiapkan adalah kader-kader yang bersih, dan berintegritas, artinya kita terserah saja kepada pak Joko Widodo itu hak prerogatif beliau," kata dia.

Kemudian kader Gerindra yang nanti memang diminta membantu pemerintah Presiden Jokowi, mereka dianggap bukan lagi mewakili partai.

"Tetapi mereka mewakili pemerintah, bersama-sama menjalankan roda pemerintahan, kalau memang diminta dari partai Gerindra mereka harus komitmen membantu pemerintah, dan anggota DPR-nya Gerindra tetap mengawasi dan mengontrol," tutur Arief.

Arief tidak menyebutkan siapa saja kader yang disiapkan, atau untuk posisi menteri mana saja. Nama tersebut baru akan mengemuka kalau presiden telah mengirimkan permintaan ke Gerindra.

"Tergantung kebutuhan, misalnya, kalau pak Joko Widodo mau enam ya ada enam, bidangnya ada semua," ucapnya.

Gerindra mau menyiapkan kadernya sebagai menteri karena sudah ada komitmen bersama untuk bersama-sama membangun Indonesia.

"Tidak dikenal lagi yang namanya koalisi atau oposisi, tetapi yang ada mengetahui kewajiban dan posisi masing-masing. Seluruh anggota DPR RI harus berada diluar dan diseberang pemerintahan mengontrol dan mengawasi, dan menteri membantu pemerintah," ujar Arief.