Jombang (ANTARA News) - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) mempertanyakan sikap kakak kandungnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam pemecatan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Saya hanya mempertanyakan saja, apakah dalam AD/ART diperbolehkan memberhentikan seorang ketua umum partai yang terpilih dalam Muktamar melalui rapat pleno?" katanya di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jatim, Kamis sore. Mantan Calon Wakil Presiden 2004 itu mengaku, tidak tahu persis mengenai AD/ART partai berlambang jagat itu. "Makanya saya hanya mempertanyakan, apakah pemecatan itu diperbolehkan atau tidak?" katanya. Gus Sholah sendiri tidak melihat adanya perbedaan kepentingan yang menonjol antara Gus Dur dan keponakannya sendiri, Muhaimin Iskandar. Demikian pula, dia juga tidak melihat adanya keinginan Gus Dur untuk memberikan jabatan strategis di PKB kepada salah seorang putrinya Yenni Abdurrahman Wahid yang selama ini seringkali berbeda sikap dengan Muhaimin. "Bahkan saya melihat, hubungan antara paman dan keponakan ini harmonis. Saya kaget begitu mengetahui Muhaimin dipecat oleh Gus Dur," katanya. Namun demikian, lanjut Gus Sholah, persoalan politik ini tidak akan merembet ke masalah keluarga karena sebelumnya Gus Dur juga pernah melakukan hal serupa terhadap keponakan lainnya, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang terlebih dulu didepak dari PKB. Dalam rapat pleno DPP PKB yang dihadiri pengurus Dewan Syura dan Dewan Tanfidz, Rabu (26/3) malam, memutuskan mencopot Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum DPP PKB. Dalam keputusan melalui voting, sebanyak 20 dari 30 orang pengurus Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz memilih opsi Muhaimin Iskandar agar mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PKB. Menurut mantan Ketua DPP PKB Muhammad Mahfud MD, rapat pleno digelar atas permintaan Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid untuk menyikapi laporan yang diterimanya, bahwa Muhaimin menginginkan Muktamar Luar Biasa (MLB). Mahfud mengutip Gus Dur, bahwa permintaan untuk menggelar MLB itu memiliki dua arti, Muhaimin ingin menunjukkan kalau dia kuat, atau sebaliknya mau menyerah. Muhaimin, lanjut Mahfud, tentu saja membantah laporan itu, namun Gus Dur tetap tidak percaya dan menyerahkan keputusan pada rapat pleno. Dalam rapat pleno itu ada tiga opsi yang ditawarkan, yakni setuju MLB digelar, menolak MLB dengan catatan Gus Dur mengendalikan partai secara penuh, dan meminta Muhaimin mundur. Muhaimin dan Gus Dur sendiri tidak memberikan suara dalam rapat pleno tersebut. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
