Jimly sebut lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif diperkuat

Jadi prinsip negara hukum pancasila begitu, "leadership" itu sistem, sedangkan orang itu teladan, "role model"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshidiqie menyebut sistem kelembagaan internal pemerintahan Indonesia yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus diperkuat.

Menurut Jimly yang ditemui di Gedung Pakarti, Jakarta, Kamis, Indonesia perlu banyak sosok yang bisa menjadi panutan pada pembentukan sistem internal, sehingga jika pemimpinnya berganti tidak akan berpengaruh pada kekuatan demokrasi negara ini.

Membangun sistem internal yang pada akhirnya jika sistem internal sudah kuat maka orang (pemimpin) bisa datang dan pergi, ujar Jimly.

"Jadi prinsip negara hukum pancasila begitu, leadership itu sistem, sedangkan orang itu teladan, role model," lanjutnya.

Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mencontohkan dengan pergolakan pada Pilpres 2019, menurutnya internal yang belum kuat berakibat pada terpakunya rakyat Indonesia pada satu sosok.

Presiden, lanjutnya, merupakan seorang role model yang akan berganti pada setiap periode atau maksimal dua tahun periode jabatan, namun presiden hanya lambang kepemimpinan sedangkan sistemnya akan selalu sama.

"Kepemimpinan akan terus berganti tapi sistemnya tetap, jadi kita jangan terpaku pada orangnya. Negara kita harus jalan terus, ini perahu kapal besar Republik Indonesia kita harus jalan terus,kita modernisasi," tutur Jimly.

Lebih lanjut ia juga meminta agar masyarakab bisa kembali merajut kembali kebersamaan usai polarisasi yang terbentuk pada pemilu lalu.

"Mengenai pemilihan presiden jangan dianggap segala-galanya itu kan pergiliran kekuasaan, itulah demokrasi," ujarnya.