Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, menyatakan, kekerasan di tanah air saat ini bergeser dari yang biasanya dilakukan aparatur negara menjadi non-negara."Kekerasan itu bisa datang dari alamat suku atau etnis, agama atau kelompok tertentu dalam sebuah agama," katanya di sela-sela acara Peringatan 10 tahun Kontras, di Jakarta, Rabu.Menurut dia, jika sebelum reformasi, kekerasan itu sering terjadi dilakukan aparat negara kepada rakyat sipil. Ia mengatakan kekerasan yang dilakukan agama, etnis atau suku tersebut, sangat berbahaya bagi Indonesia. "Karena itu, memasuki 10 tahun reformasi, hentikan budaya kekerasan, karena ini negara konstitusi bukannya negara kekerasan," katanya. Di bagian lain, ia mengatakan pada 20 Maret 2008, Kontras genap berusia 10 tahun dan dalam usia tersebut, dan telah berupaya merawat komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dengan sepenuh hati untuk menentang berbagai bentuk kekerasan. Dari pengalaman 10 tahun itu, kata dia, Kontras juga belajar bahwa kekerasan dalam kehidupan, bukanlah masalah yang mudah untuk dilawan. "Teror, kecaman, hinaan hingga kekerasan pada kami dari rumah hingga tempat bekerja membuat jalan kami seperti pilihan hidup yang mendaki. Tentunya Kontras juga menyadari bahwa untuk mencapai perlu dukungan," katanya. Sementara itu, dalam acara perayaan 10 tahun Kontras, sejumlah tokoh turut hadir, seperti, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Yudisial (KY), Busyro Muqoddas, dan Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW), Teten Masduki. Selain itu, grup musik kenamaan di tanah air, Slank, turut memeriahkan acara HUT komisi yang pernah dipimpin Munir dengan menyumbangkan sejumlah tembang.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
