Politisi PDIP: parpol anggota KIK tidak perlu khawatirkan Gerindra

Jakarta (ANTARA) - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengingatkan partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) agar tidak perlu khawatir karena Partai Gerindra belum tentu akan masuk ke koalisi partai politik pendukung Pemerintah.

"Kalau saat ini muncul hipotetis bahwa masuknya Partai Gerindra akan mengurangi jatah dari partai politik anggota koalisi, ya nanti dulu. Karena komposisi menteri kabinet saja belum dibicarakan, berapa dari partai dan untuk siapa," kata Eva Kusuma Sundari pada diskusi "Dialektika Demokrasi: Gerindra Gabung Ancaman Koalisi?" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Eva Sundari, pada KIK sudah ada mekanisme suatu partai akan bergabung atau tidak, seperti yang telah disebutkan presiden terpilih Joko Widodo. Mekanismenya, kata dia, adalah ketika presiden bertemu dengan semua ketua umum partai politik anggota koalisi, kemudian membicarakan bagaimana komposisi, formasi, lalu fortopolio. "Kira-kira berapa untuk parpol dan parpol yang mana, berapa untuk profesional," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan, agar semua partai politik anggota KIK bersabar menunggu undangan dari Presiden terpilih Joko Widodo, untuk membicarakan peluang-peluang di kabinet. "Sah-sah saja kalau parpol kemudian menunjukkan "political stand". Indonesia kan negara demokrasi," katanya.

Eva Sundari menambahkan, sebagai kader PDI Perjuangan dirinya mengikuti petunjuk dari PDI Perjuangan, untuk menunggu undangan dari Presiden Joko Widodo bahwa partai apa dapat berapa, baru kemudian partai menyiapkan kader terbaiknya.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kata dia, mengusulkan zaken kabinet yakni kabinet para ahli, karena itu kader PDI Perjuangan mengikuti bahwa kader yang diusulkan harus mengikuti kriteria zaken tersebut.

"Kalau saat ini muncul rumors yang menyebut apakah pertemuan Prabowo dan Megawati ini menjadi sinyal. Sinyalnya belum tentu, tapi penjajagan harus dilakukan untuk mengurangi polarisasi di masyarakat," katanya.

Menurut dia, masyarakat juga harus diberikan pendidikan politik bahwa kontestasi demokrasi itu tidak harus berdampak pada polarisasi yang permanen. "Setelah pemilu selesai dilakukan rekonsiliasi, mulai dari tingkat elite dan kemudian diikuti masyarakat," katanya.

Eva juga mengingatkan, praktek rekonsiliasi ini patut diapresiasi, karena mekanisme rekonsiliasi khas Indonesia penuh simbolik. "Pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di Stasiun MRT, dilanjutkan makan siang bersana, penuh pesan simbolik," katanya.