Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, memastikan rencana privatisasi terhadap 36 BUMN pada 2008 tetap berjalan, menunggu persetujuan dari DPR yang hingga kini masih membahasnya. "Semua persoalan privatisasi kita teruskan, izin DPR juga kita teruskan," kata Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa. Dikatakannya, kondisi pasar saat ini amat fluktuatif atau naik turun, sehingga pelepasan saham ke pasar harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Meskipun setoran privatisasi untuk APBN hingga kini masih terus dibahas, tetapi untuk proses privatisasinya sendiri Menteri memastikan akan tetap berjalan. "Privatisasi untuk BUMN itu sendiri tetap sebab kita perlu itu untuk mempercepat program restrukturisasi BUMN," katanya. Opsi setoran privatisasi untuk sementara dikeluarkan dari APBN, menurut dia, adalah semata-mata untuk menghindari kekhawatiran saat saham dilepas kondisi pasar dalam keadaan yang buruk dan tidak mendukung. Sofyan mengatakan, pada intinya pihaknya tidak akan melakukan privatisasi asal laku atau obral untuk seluruh BUMN yang termasuk dalam list privatisasi 2008. "Kita tidak akan lakukan itu sebab privatisasi itu merupakan bagian dari restrukturisasi BUMN," katanya. Kementerian Negara BUMN telah mempersiapkan sebanyak 36 BUMNB untuk diprivatisasi tahun ini. Pihaknya berencana akan mengusulkan ke Komite Privatisasi meski daftar 36 BUMN yang diusulkan untuk privatisasi sebelumnya telah lebih dahulu diserahkan ke DPR. Daftar privatisasi BUMN yang sempat diserahkan kepada DPR beberapa waktu lalu merupakan bahan diskusi sehingga masih ada kemungkinan nama-nama BUMN yang akan diusulkan untuk privatisasi akan bertambah atau berkurang. Lebih lanjut, Sofyan mengatakan, privatisasi BUMN dilakukan tidak untuk menjual BUMNB melainkan untuk menambal setoran APBN termasuk memberdayakan banyak BUMN. "Itu akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis," katanya. BUMN yang diusulkan untuk diprivatisasi adalah PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PT Inti, Rukindo, Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya. Selain itu Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makasar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya (direncanakan rights issue), Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri (ada saham negara hampir 5 persen). PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PTB Barata, PTB Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, dan Industri Kapal Indonesia. (*)
Copyright © ANTARA 2008
