Lampung-Enviromental Defense Fund kerja sama pengelolaan perikanan

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi penghasil rajungan yang cukup besar di Indonesia sekitar 12 persen produksi nasional, dengan tujuan ekspor ke Amerika Serikat

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penandatanganan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dengan Enviromental Defense Fund (EDF) yang merupakan tindak lanjut dari kerja sama tentang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan rajungan Indonesia.

Penandatanganan yang diselenggarakan di Ruang Abung Balai Keratun, Bandarlampung, Rabu, dihadiri oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat, Sekretaris Direktorat Jendral Perikanan Tangkap KKP RI Yuliadi dan lembaga swadaya masyarakat (EDF) Emilie Litsinger.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI Yuliadi mengatakan, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan, memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat.

"Masyarakat dapat mengolah rajungan dan menjadikannya bukan hanya mata pencarian tapi juga bisnis. Keuntungannya, pasokan rajungan yang konsisten dan berkelanjutan, ukuran rajungan yang baik dan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang tinggi, serta tersedianya akses pasar secara berkelanjutan bagi produk rajungan Indonesia khususnya Provinsi Lampung," kata Yuliadi.

Sementara itu Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat menjelaskan, komoditas rajungan sendiri menjadi sumber penghidupan bagi ribuan masyarakat dan merupakan komoditas ekspor perikanan terbesar ketiga di Indonesia setelah udang dan tuna.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi penghasil rajungan yang cukup besar di Indonesia sekitar 12 persen produksi nasional, dengan tujuan ekspor ke Amerika Serikat.

"Kebutuhan permintaan pasar global terhadap produk rajungan kian tahun terus meningkat. Dengan potensi tersebut, diharapkan penandatanganan rencana kegiatan tahunan ini meningkatkan pemahaman dan dukungan pemerintah, pelaku utama dan pelaku usaha serta organisasi masyarakat untuk besinergi, demi kelestarian stok rajungan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat menjadi sumber PAD," tambah Taufik.