Pekanbaru (ANTARA News) - Bukan hanya provinsi miskin yang tak mampu meningkatkan kesejahteraan warganya, tetapi juga provinsi kaya."Pembangunan ekonomi makro di daerah kaya memang sangat membanggakan, tapi belum menghasilkan pembangunan yang berkualitas untuk mengurangi jumlah penggangguran dan penduduk miskin," kata Inspektur Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bagus Rumbogo di Pekanbaru, Selasa.Ia mewakili Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, di pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Riau yang diikuti pemerintah kabupaten/kota se Riau yang juga dihadiri perwakilan dari Departemen Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Ia mencontohkan Provinsi Riau yang termasuk daerah kaya dengan APBD 2008 mencapai lebih dari Rp4 triliun dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi nomor tiga di Indonesia. "Namun, ironisnya, jumlah pengangguran dan penduduk miskin bukannya berkurang malah justru bertambah," katanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Rumah Tangga Miskin tahun 2008 sebanyak 293.693 RTM atau meningkat ketimbang tahun 2007 yang hanya sekitar 250.000 RTM. Sedangkan, jumlah pengangguran tahun 2007 tercatat sudah sebanyak 575.000 orang atau 11 persen dari jumlah penduduk yang sekitar 5 juta jiwa. Kondisi serupa juga dialami Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang hingga triwulan III 2007, PDRB-nya telah mencapai Rp153,9 triliun, namun jumlah penduduk miskin justru mengalami peningkatan dari 315.200 jiwa pada 2006 menjadi 324.800 jiwa selama 2007. Dengan demikian, persentase penduduk miskin Kaltim sekitar 11 persen dari total penduduk yang kini sekitar 3 juta orang. "Karena itu, pemerintah daerah harus melakukan pembangunan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan," kata Bagus Rumbogo. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, Syamsul Arif Rifai, mengatakan kondisi tersebut disebabkan lemahnya tata kelola keuangan dalam penyusunan rancangan anggaran daerah dan rendahya kualitas sumber daya manusia. Karena itu, sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan karena merupakan salah satu penentu terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Kepala BPKP Didi Widayadi menilai banyak pemerintah daerah hanya berlomba mengejar input dana anggaran yang besar, tapi kebingungan ketika menggunakannya untuk menghasilkan ouput yang optimal. Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya pengawasan internal oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dan keengganan pemerintah daerah untuk melibatkan BPKP dalam manajemen pengelolaan dana pembangunan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008