Bupati Pesisir Selatan terima Manggala Karya Kencana

Penghargaan tersebut diterima tidak terlepas dari kerja keras pelaksana program keluarga berencana di daerah dan tim, organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, bidan nagari dan pihak terkait lainnya.

Padang (ANTARA) - Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Padang, Sumatera Barat, Rabu (24/7).

"Penghargaan ini merupakan bukti bahwa Pesisir Selatan berkomitmen menyukseskan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan kependudukan," kata Hendrajoni usai menerima penghargaan tersebut di auditorium Universitas Baiturrahmah.

Ia mengungkapkan penghargaan tersebut diterima tidak terlepas dari kerja keras pelaksana program keluarga berencana di daerah dan tim, organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, bidan nagari dan pihak terkait lainnya.

"Dengan dukungan pihak-pihak tersebut target kinerja dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dicapai dan diwujudkan," imbuhnya.

Ia menjelaskan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan kependudukan terus dimaksimalkan di Pesisir Selatan seperti menekan angka kelahiran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lainnya.

"Setidaknya di 2018 sekitar 72 persen pasangan usia subur telah mengikuti program KB dan akan terus kami tingkatkan di tahun ini," katanya.

Penghargaan Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat melalui BKKBN yang diberikan kepada sosok yang berdedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengucapkan terima kasih kepada Bupati Hendrajoni atas partisipasinya dalam menyukseskan program pengendalian penduduk.

Menurut dia, banyak hal yang mesti dituntaskan oleh lembaga yang dipimpinnya, diantaranya menurunkan laju pertumbuhan penduduk sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Selanjutnya menurunkan angka kelahiran dari 2,4 menjadi 2,1 per perempuan usia subur, memastikan pasangan usia subur mendapat informasi kesehatan reproduksi, dan meningkatkan partisipasi program KB.

"Dalam pelaksanaannya kami butuh dukungan berbagai unsur termasuk kepala daerah," katanya.