Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan Pemerintah sebagai otoritas fiskal menyepakati asumsi inflasi sebesar 6,5 persen dalam rapat koordinasi antar dua otoritas tersebut, Senin. "Inflasi yang dipakai 6,5 persen masih sama, cukup bisa dipertanggungjawabakan selama tidak ada kejutan-kejutan di dunia, baik dari sisi sektor finansial maupun dari harga pangan dan komoditas," kata Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom seusai rapat koordinasi BI dan Pemerintah, di Jakarta. Selain inflasi, BI dan Pemerintah juga menyepakati nilai tukar rata-rata dalam setahun Rp9.100 per dolar AS dan juga harga minyak. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, Miranda mengatakan, pihaknya tidak keberatan dengan keinginan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 2008 sebesar 6,4 persen. "Apa yang disampaikan pemerintah 6,4 persen masih ada di dalam target `range` (kisaran) BI. BI kan memakai target 6,2-6,5 persen, karena 6,4 persen ada didalamnya kami tidak masalah," katanya. Namun BI dan pemerintah masih belum bersepakat terkait dengan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan. Miranda mengatakan, pihaknya tetap pada keyakinannya bahwa suku bunga SBI tiga bulan sebesar delapan persen merupakan angka yang tepat untuk keadaan saat ini. Hal ini karena, suku bunga SBI sebesar delapan persen memiliki penerimaan pasar (acceptable) yang lebih baik. Menurut Miranda suku bunga delapan persen sangat kredibel untuk digunakan sebagai tingkat suku bunga SBI tiga bulan. Sementara itu, dalam rapat koordinasi tersebut, Miranda mengatakan pihak BI mendapat masukan-masukan mengenai APBN-P 2008 yang sedang dibahas, kondisi fiskal pemerintah, dan kebijakan pemerintah dalam masalah pengendalian harga pangan dan pengurangan dampak peningkatan harga komoditas terhadap perekonomian. "Ini akan bisa membuat BI lebih mantap lagi menetapkan keputusannya, nanti minggu depan kita harus sudah melakukan keputusan lagi mengenai arah kebijakan moneternya seperti apa," katanya. Menteri Koordinator Perekonomian, Boediono mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan apalagi terkait dengan situasi perekonomian yang masih tidak menentu. Menurut dia, dengan koordinasi tersebut maka, BI dan Pemerintah bisa merencanakan kebijakan yang lebih optimal di sisi moneter, fiskal dan riil. "Kita ingin mencari apa yang bisa kita setel lebih optimal lagi antara sektor moneter, fiskal dan riil," katanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatkan dengan adanya masukan dari pemerintah terkait dengan berbagai kebijakan terutama mengenai APBN akan membuat BI lebih memiliki informasi yang dibutuhkan serta antisipatif terhadap keadaan.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
