Pemerintah dan DPR Sepakati Subsidi Listrik Rp61,01 Triliun

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dan Komisi VII DPR menyepakati asumsi subsidi listrik dalam APBN Perubahan tahun 2008 sebesar Rp61,01 triliun. Kesepakatan yang dicapai dalam raker Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin, tersebut sudah mencakup adanya penghematan subsidi listrik sebesar Rp5 triliun. "Penghematan bisa dilakukan dengan efisiensi korporasi PT PLN dan kebijakan pemerintah seperti penerapan tarif multiguna dan program insentif dan disinsentif, namun dengan persetujuan Komisi VII DPR," kata Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto. Menurut dia, aksi korporasi yang bisa dilakukan adalah tidak terkait dengan rakyat seperti penurunan susut daya, pengalihan bahan bakar solar ke minyak bakar, dan gasifikasi. Asumsi subsdi tersebut menggunakan harga minyak Indonesia (ICP) 95 dolar AS per barel, kurs Rp9.100 per dolar AS, susut daya 11,2 persen, alpha BBM lima persen, pertumbuhan listrik 1,9 persen, dan penjualan listrik 119,78 TWh. Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kebutuhan subsidi berjalan tahun 2008 adalah Rp62,5 triliun ditambah kekurangan subsidi 2006 Rp3,51 triliun, sehingga total subsidi mencapai Rp66,01 triliun. "Setelah dikurangi penghematan Rp5 triliun maka didapat Rp61,01 triliun," katanya. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM, J Purwono, mengatakan pemerintah akan memberlakukan tarif multiguna kepada pelanggan listrik dengan batas daya di atas 6.600 VA atau golongan R3. Sebagai tahap uji coba, tarif multiguna akan dikenakan kepada pelanggan R3 di lima wilayah yang boros pemakaian listrik, yakni DKI Jakarta, Jabar, Riau, Kaltim, dan Babel. "Waktu pelaksanaannya tergantung PLN," katanya. Menurut dia, melalui tarif multiguna maka pelanggan R3 akan terkena tarif keekonomian, apabila melebihi kuota yang ditetapkan yakni 80 persen dari rata-rata pemakaian nasional sebesar 1.767 kWh. Tarif keekonomian saat ini adalah sekitar Rp1.300 per kWh, sedang tarif normal Rp900 per kWh. "Tarif multiguna ini dendanya lebih rendah dari disinsentif yang mencapai 1,6 kali tarif normal," katanya. Namun, jika pelanggan tersebut memakai listrik di bawah kuota hemat, maka akan terkena tarif normal. "Setelah sosialisasi dan uji coba di lima wilayah kami akan konsultasikan ke DPR kembali, apakah akan diperluas atau tidak," kata Purwono. Menurut dia, melalui penerapan tarif multiguna pada seluruh pelanggan R3 maka potensi penghematan Rp800 miliar. Sedangkan, dengan asumsi pelanggan R3 berhemat 20 persen maka didapat penghematan Rp2,4 triliun. Dirut PLN Fahmi Mochtar mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan uji coba penerapan tarif multiguna ke pelanggan R3 pada April 2008. Menurut dia, selain penerapan tarif multiguna, PLN menargetkan pengalihan bahan bakar solar ke minyak bakar akan menghemat subsidi Rp800 miliar, gasifikasi dengan masuknya gas ke PLTGU Muara Tawar Rp1 triliun, dan pengurangan susut non teknis Rp500 miliar. "Kami optimis mencapai target penghematan Rp5 triliun," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008