Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan pihaknya akan membangun sembilan pos pengamanan di wilayah perbatasan RI dengan sejumlah negara, terutama dengan Malaysia, pada tahun ini. "Selain menambah jumlah pos pengamanan di perbatasan, beberapa pos akan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya," katanya, di sela-sela rapat kerja jajaran Kementerian Polhukam dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin. Ia menambahkan, saat ini TNI masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam mengamankan wilayah perbatasan darat RI dengan sejumlah negara, seperti terbatasnya pos pengamanan, alat komunikasi dan transportasi yang tidak sebanding dengan luas serta panjang wilayah yang harus diamankan. Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo Adi Sutjipto mengatakan, Indonesia memiliki tiga perbatasan darat dengan negara tetangga yakni Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. "Dari jumlah batasan negara itu, ada beberapa yang masih dalam tahap perundingan karena misalnya masih adanya `overlapping claim area` (klaim area tumpang tindih) antara perbatasan RI dan Malaysia, serta penentuan batas maritim Indonesia-Timor Leste," ujar Widodo. Ia mengakui, keterbatasan pengamanan dan pengawasan wilayah perbatasan RI dengan sejumlah negara memunculkan berbagai kegiatan ilegal, seperti pembalakan liar, pencurian ikan, dan "illegal mining", sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi negara. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga mengatakan pihaknya meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi pengamanan di wilayah perbatasan RI dengan sejumlah negara, melalui pembentukan badan atau otorita yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. "Badan otorita itu bertugas mengkoordinasi seluruh instansi terkait untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di perbatasan," ujarnya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
