Jakarta (ANTARA News) - Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad mengatakan, kredit yang disalurkan perbankan kepada industri perkapalan pada 2007 mencapai Rp9,8 triliun atau 0,94 persen dari total kredit yang disalurkan. Penyaluran kredit kepada industri perkapalan tersebut dinilai masih belum memadai meski kredit macet di industri perkapalan mencapai 3,8 persen menurun dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 11 persen. "Dari sisi perbankan, beberapa permasalahan yang dihadapi untuk menyalurkan kredit, antara lain kurangnya informasi secara lengkap dan up to date (terkini) dan adanya persepsi bahwa industri perkapalan itu high risk (berisiko tinggi)," katanya dalam sambutan pertemuan bisnis "Pembiayaan Perbankan pada Indutri Perkapalan "di Jakarta, Senin. Selain itu, menurut dia, kendala bagi perbankan adalah investasi berjangka panjang serta belum adanya kontrak pengangkutan jangka panjang. Untuk itu, menurut dia, pihaknya saat ini menjembatani antara perbankan dan industri perkapalan untuk saling memberikan informasi, sehingga kendala pembiayaan untuk pengembangan industri perkapalan dapat diselesaikan oleh perbankan nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, Effendi Batubara mengatakan, berdasarkan survei Dephub kebutuhan indikatif untuk pengembangan armada nasional hingga tahun 2010 mencapai Rp34 triliun. Ia mengatakan, hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2005 terkait dengan pengembangan armada pelayaran nasional. Inpres tersebut mengamanatkan agar pelayaran di dalam negeri semuanya diangkut oleh perusahaan pelayanan nasional dengan kapal berbendera Indonesia. Direktur Utama PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) Riry Syeried Jetta mengatakan, perusahaan perkapalan dan pelayaran Indonesia saat ini tidak mendapatkan dukungan dari perbankan nasional, sehingga mereka harus mencari pinjaman dari luar negeri. "Perbankan nasional, tidak mau menyalurkan kreditnya kepada kita. Masak kita harus memberikan jaminan kolateral senilai Rp200 miliar bila kita ingin meminjam Rp200 miliar. Kalau bank luar negeri cukup dengan asuransi kredit saja," katanya. Direktur Pemeliharaan PT PAL mengatakan, suku bunga pinjaman dalam denominasi dolar dari perbankan nasional cukup tinggi. "Saat ini sekitar 6-7 persen, ini tinggi dibanding luar negeri," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
