Apalagi kemarau diperkirakan akan panjang sehingga kesiapsiagaan harus terus dimaksimalkan dan dievaluasi, kata Wagub di Palembang, Rabu.
Baca juga: KLHK klaim karhutla turun signifikan
Baca juga: Tim gabungan TNI-Polri temukan bungker dan narkoba di permukiman SMB
Baca juga: Menteri LHK masih siapkan PK ke MA terkait kasus karhutla
Kemarau panjang diperkirakan akan terjadi pada akhir bulan Juli, memasuki bulan Agustus hingga bulan September dan itu harus diantisipasi.
Oleh karena itu Wagub meminta pada BMKG Sumsel untuk selalu mengevaluasi perkembangan yang ada di lapangan sehingga nantinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel secara sigap dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Memang, lanjut dia, sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan, daerah ini sudah menyiagakan kurang lebih 1.500 satgas.
Satgas tersebut beberapa hari yang lalu telah ditempatkan di wilayah Sumsel yang rawan kebakaran hutan dan lahan bekerjasama dengan masyarakat di desa -desa, ujar dia.
Begitu juga untuk peralatan pemadaman di Sumsel, dirinya menilai sudah memadai termasuk helikopter dan peralatan lainnya telah disiapkan. Di samping itu sejumlah perusahaan perkebunan yang ada di Sumsel juga diharapkan ikut mencegah karhutla.
"Alhamdulillah sejauh ini satgas dan peralatan sudah kita siagakan dan jangan sampai pemerintah dianggap salah.
Sehubungan itu diharapkan antisipasi sejak dini dilakukan dan itu juga yang ditekankan Presiden dalam Rakor kemarin supaya pemerintah daerah aktif dengan melibatkan masyarakat dalam mencegah terjadinya bencana.
Sebagaimana Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana.
Oleh karena itu aparat dan petugas terkait diminta untuk memberikan pemahaman pada masyarakat di seluruh penjuru tanah air sekaligus peran BMKG untuk memberikan pemahaman potensi bencana kepada masyarakat dalam mengurangi risiko-risiko bencana.
Begitu juga kebijakan nasional dan daerah harus bersambungan dan sensitif mengantisipasi semua potensi kerawanan bencana di wilayah masing-masing.
Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
