BPBD: 10 desa di Bengkayang rawan terjadi Karhutla

Pontianak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mencatat ada 10 desa di daerah itu yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Menghadapi musim kemarau panjang tahun 2019, kami telah memetakan setidaknya dari 122 desa dan dua kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkayang terdapat 10 desa di antaranya berpotensi terjadi Karhutla," ujar Kepala BPBD Bengkayang, Yosef saat dihubungi di Bengkayang, Rabu.

Ia menjelaskan dari data yang ada tersebut, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya yang paling rawan kebakaran, lantaran memiliki lahan gambut.
Baca juga: Mulai terjadi karhutla, Kalbar bentuk Posko Lapangan Desa

"Kemudian berdasarkan pengalaman dua tahun lalu, dari 10 tersebut titik api tertinggi terjadi di empat desa yakni Desa Sungai Duri, Desa Karimunting, Desa Menterado dan Desa Sekidak," jelas dia.

Ia menyampaikan, meskipun saat ini masih terkendala pada anggaran dalam penanganan Karhutla ini, pihaknya optimis penangan bencana Karhutla di Kabupaten Bengkayang dengan baik terlebih penanganan tersebut bersinergi dengan adanya komitmen pemerintah pusat.

"Dalam komitmen tersebut BNPB RI menerjunkan 1000 personel untuk menangani Karhutla di Provinsi Kalbar. Sesuai dengan pemetaan daerah lahan gambut rawan Karhutla sebanyak 182 desa di Kalbar. Awal Agustus 2019, Satgas penanganan bencana akan diterjunkan untuk emapt bulan kedepan nya meliputi TNI, Polri dan Manggala Agni," jelas dia.

Sementara itu, Asisten II Pemeritah Kabupaten Bengkayang, Supriadi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan secara sembarangan, mengingat musim kemarau pada tahun ini mulai terjadi. Terutama membakar ladang lebih dari dua hektar.

"Tidak dibolehkan oleh pemerintah. Jika ada dan akan membakar ladang untuk pertanian dalam luas satu hektar harus izin ke kepala desa, dan Polsek setempat supaya api tidak merembet kemana-mana," ujar Supriadi.

Supriadi meminta agar masyarakat dan semua pihak menjaga titik api yang nanti bisa komplain oleh negara tetangga.

"Seperti yang dulu-dulu, kita dikatakan pengekspor asap , itu harapan kita pada masyarakat agar tidak terjadi lagi," jelasnya.
Baca juga: Insentif Rp150 juta untuk desa tanpa karhutla
Baca juga: Badan Restorasi Gambut siapkan operasi pembasahan di Kalbar