Kemarin, Megawati-Prabowo akan bertemu hingga perlindungan data warga

Jakarta (ANTARA) - Kemarin, Selasa (23/07/2019), sejumlah berita politik menjadi perhatian pembaca, mulai dari Gerindra sebut Jokowi, Prabowo, Megawati akan bertemu Rabu (24/07) hingga Komisi II meminta Kemendagri memperhatikan perlindungan data warga.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Gerindra sebut Jokowi, Prabowo, Megawati bertemu Rabu

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu pada Rabu (24/7) siang.

Namun Arief belum mengetahui lokasi pertemuan ketiga tokoh tersebut karena sedang diatur lokasi pertemuannya.

Selengkapnya di sini

Komisi II minta Kemendagri perhatikan perlindungan data warga

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) untuk memperhatikan perlindungan data dalam melakukan kerjasama dengan 1.227 lembaga terhadap akses data kependudukan.

Menurut dia, data penduduk yang ada di Ditjen Dukcapil adalah data penduduk yang bersifat rahasia dan untuk mereka yang diberi otoritas dalam mengakses data. Dia mencontohkan di negara lain biasanya hanya pengadilan yang berhak memberikan izin pada pihak terkait terhadap akses data penduduk.

Selengkapnya di sini

Mendagri: SE dinas luar negeri tidak untuk singgung Gubernur DKI

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan penerbitan surat edaran terkait permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan ASN pemda tidak secara khusus ditujukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kemendagri juga tidak menghambat kepala daerah mana pun yang ingin dinas luar negeri, selama kunjungan kerja tersebut memiliki manfaat untuk pembangunan daerah dan masyarakat, tambahnya.

Selengkapnya di sini

Rocky Gerung: Rekonsiliasi bagi-bagi jabatan pelajaran buruk

Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, masyarakat akan menerima pembelajaran politik yang buruk jika rencana pertemuan Prabowo dengan Presiden terpilih Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri hanya bertujuan membahas tukar tambah jabatan.

Rekonsiliasi dengan bagi-bagi jabatan, kata dia, juga akan berdampak lebih dalam lagi kepada demokrasi karena menghasilkan oposisi yang tidak sehat.

Selengkapnya di sini

Presiden harus pertimbangkan kematangan psikologis menteri usai muda

Pengamat politik Ade Reza Haryadi mengatakan Presiden Terpilih Joko Widodo harus mempertimbangkan kematangan psikologis sosok menteri berusia muda di kabinet pemerintahannya kelak.

Hal ini menyusul rencana Jokowi merekrut tokoh muda berusia 20-30 tahun untuk menjabat sebagai menteri dalam kabinet periode kedua.

Selengkapnya di sini