Pemilik kapal nelayan unjuk rasa ke KBRI Kuala Lumpur

Kuala Lumpur (ANTARA) - Puluhan pemilik kapal nelayan yang tergabung dalam Persatuan Pusat Perusahaan-Perusahaan Ikan Malaysia bersama Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur dan Selangor berunjuk rasa ke KBRI Kuala Lumpur, Selasa.

Mereka membentangkan spanduk berbahasa China dan Bahasa Melayu bertuliskan "Protes Keras Pelanggaran Aparat Republik Indonesia ke Zona Perairan Malaysia".

Aksi unjuk rasa itu mendapat penjagaan dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM), yang menurunkan satu mobil patroli sebelum para pengunjuk rasa datang sekitar pukul 14.00 waktu setempat.

Setelah diabadikan dan diwawancarai wartawan, sebanyak empat orang perwakilan mereka kemudian diterima di lobi KBRI Kuala Lumpur oleh Atase Polri Kombes Pol Chaidir Zahari dan Sekretaris I Konsuler KBRI Kuala Lumpur Shabda Thian.

Mereka kemudian menyerahkan memorandum, yang ditujukan kepada Duta Besar RI di Kuala Lumpur Rusdi Kirana, tentang isu penahanan nelayan Malaysia oleh aparat Indonesia di zona Perairan Malaysia.

Dalam memorandum tersebut, Persatuan Pusat Perusahaan-Perusahaan Ikan Malaysia bersama Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur dan Selangor mengajukan permintaan pertimbangan kepada KBRI mengenai isu penahanan kapal perahu dan kapal warga nelayan Malaysia.

Mereka berharap Dubes Rusdi bisa membantu mencari penyelesaian isu-isu yang dihadapi nelayan Malaysia.

Mereka meminta Pemerintah Indonesia melepaskan kapal-kapal, yang menurut mereka ditahan aparat Indonesia di Zona Pengairan Malaysia, serta melepas semua tahanan atau rampasan yang menurut mereka menyasar nelayan Malaysia di dalam Zona Perairan Perbatasan (Grey Area).

Memorandum menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat kapal dan perahu yang ditahan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut.

Ketika menanggapi penyampaian memorandum tersebut, Shabda Thian berjanji akan meneruskannya ke pemerintah pusat.