Bappenas: Krisis air bersih di beberapa daerah bebani rakyat miskin

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan bahwa krisis air bersih di beberapa daerah telah mencekik dan membebani masyarakat, terutama masyarakat dari kalangan tidak mampu.

"Fokus pemerintah selama lima tahun mendatang kita fokus dulu pada daerah-daerah yang mengalami krisis air yakni di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara, ini yang paling krisis," ujar Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa.

Bambang menjelaskan bahwa khusus di Jawa, kasusnya itu bahkan penduduk yang dikategorikan miskin karena susah mendapatkan air hingga harus membeli air. Berarti bisa dibayangkan sudah kondisinya susah, harus mengeluarkan uang lagi hanya untuk membeli air bersih.

Maka dari itu pemerintah akan fokus pada penyediaan air sebagai kebutuhan dasar, melalui beberapa cara yakni dengan menambah sistem penyediaan air minum (SPAM) atau sumber airnya, menambah jaringan air untuk rumah tangga.

"Di Jakarta pun masih banyak daerah yang belum tersambung dengan jaringan rumah tangga. Jadi ini fokus kita ke depan, apalagi urbanisasinya sudah makin jelas, penduduk juga makin banyak, kebutuhan air meningkat, dan ketergantungan masyarakat terhadap air olahan juga semakin tinggi, hal ini mengganggu daya beli masyarakat." kata Kepala Bappenas tersebut.

Secara statistik sebetulnya Indonesia diuntungkan karena menjadi negara dengan curah hujan tertinggi di dunia, demikian juga potensi cadangan airnya termasuk air tanah.

Namun masalahnya hal tersebut tidaklah merata, dimana terdapat daerah yang surplus air karena sumber-sumber airnya banyak dengan pemakainya sedikit. Untuk daerah seperti Jawa dan kota-kota besar kondisinya malah terbalik, sumber airnya tidak memadai untuk kebutuhan penduduk.

Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah wilayah kabupaten dan kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Hingga Selasa (23/7), BNPB mengidentifikasi sebanyak 55 kepala daerah di Indonesia telah menetapkan surat keputusan bupati dan wali kota tentang siaga darurat bencana kekeringan.

Provinsi yang wilayah kabupaten dan kotanya menetapkan status siaga darurat kekeringan antara lain di Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, wilayah kabupaten/kota yang terdampak kekeringan teridentifikasi berjumlah 75 kabupaten/kota, termasuk dua kabupaten di Bali.