Aspirasi masyarakat jadi dasar penataan di Jakarta Barat

Jakarta (ANTARA) - Penataan lingkungan di permukiman padat penduduk termasuk di Jakarta Barat yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan dilakukan atas dasar aspirasi masyarakat,

"Semua aksi akan dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat, tapi kalau masyarakat tidak mau, kita akan memberikan sosialisasi tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat," ungkap Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Barat, Suharyanti ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat telah mengungkapkan rencana untuk menata ulang lingkungan beberapa wilayah yang masuk dalam katagori padat penduduk.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 92 Rukun Warga (RW) yang masuk dalam katagori kumuh dan padat dari 586 RW yang berada di 56 kelurahan di Jakarta Barat.

Beberapa wilayah itu masuk dalam yang dikaji untuk ditata karena kurangnya fasilitas sanitasi, pembuangan sampah, jalan lingkungan hingga pencahayaan rumah.

Menurut Suharyanti, yang bisa dilakukan pemerintah kota untuk tahap kajian saat ini adalah menginformasikan pentingnya hal tersebut dan meminta warga untuk turut ambil bagian dalam melakukan penataan.

"Kita membangun tidak bisa dari pemerintah saja, warga harus ikut andil. Hanya kalau terjadi apa-apa kita tidak mau disalahkan karena kita sudah masuk dan memberikan pengetahuan tapi jika masyarakatnya tetap tidak mau, itu akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Rencananya, jika kajian penataan lingkungan berhasil diselesaikan tahun ini penataan fisik aset pemerintah daerah bisa dimulai dari awal tahun 2020.

Dalam hal kepadatan penduduk, menurut data BPS, Jakarta Barat menempati posisi pertama dengan statistik 19.757 jiwa per kilometer persegi.

Beberapa daerah tersebut merupakan pemukiman padat penduduk di Jakarta Barat adalah seperti Jembatan Besi dan Duri di Kecamatan Tambora dan Jatipulo di Kecamatan Palmerah.