Boris Johnson diperkirakan Selasa jadi PM Inggris

London (ANTARA) - Boris Johnson diperkirakan terpilih pada Selasa sebagai pemimpin Partai Konservatif dan menjadi perdana menteri Inggris yang baru.

Johnson serta saingannya, Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt, dalam sebulan terakhir ini saling bersimpangan di seantero negeri berkampanye untuk mengumpulkan suara dukungan dari 200.000 anggota Partai Konservatif, yang akan memilih pemimpin Inggris berikutnya.

Pemungutan suara telah ditutup pada Senin (22/7) pukul 16.00 GMT (23.00 WIB) dan hasilnya akan diumumkan pada Selasa pagi.

Pemenang pemilihan akan secara resmi mengambil alih jabatan perdana menteri dari Theresa May pada Rabu (24/7) sore.

PM Theresa May mengundurkan diri karena tidak berhasil mendapat dukungan parlemen untuk mengesahkan dokumen kesepakatan Brexit (pemisahan Inggris dari Uni Eropa) yang ia ajukan.

Johnson digambarkan sebagai calon kuat untuk menggantikan May. Beberapa jajak pendapat memperlihatkan ia mendapatkan dukungan hingga sekitar 70 persen.

Johnson, yang adalah mantan wali kota London, tahun lalu mengundurkan diri sebagai menteri luar negeri terkait rencana Brexit yang diusung May. Ia akan mewarisi krisis politik menyangkut pemisahan Inggris dari Uni Eropa (EU).

Menurut jadwal saat ini, Inggris akan keluar dari kelompok 28 negara Eropa itu pada 31 Oktober.

Johnson harus membujuk EU untuk memulai kembali perundingan soal kesepakatan Brexit karena, jika tidak, Inggris bisa mengalami ketidakpastian ekonomi jika pemisahan Inggris dari EU dilakukan secara tidak rapi.

Satu-satunya kesepakatan yang diajukan telah ditolak tiga kali oleh parlemen Inggris. Banyak anggota parlemen, termasuk anggota-anggota Partai Konservatif yang pro-EU, juga telah bertekad untuk menghadang Johnson mengeluarkan keanggotaan Inggris dari EU tanpa ada kesepakatan.

Johnson tampaknya belum akan mengumumkan penunjukan menteri-menteri utama hingga Rabu. Namun, kemenangannya dalam pemilihan jabatan perdana menteri diperkirakan akan mendorong beberapa anggota Partai Konservatif, yang mengalami perpecahan mendalam, untuk mengundurkan diri.

Dua menteri muda sudah terlebih dahulu mundur terkait keinginan Johnson untuk meninggalkan EU tanpa pengaturan peralihan.

Menteri Keurangan Philip Hammond dan Menteri Kehakiman David Gauke, sama-sama sudah mengatakan bahwa mereka berencana mundur sebelum dipecat.

Sumber: Reuters