Presiden arahkan BMKG tingkatkan koordinasi dengan pemda

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengarahkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah dalam menginformasikan kondisi meteorologi, klimatologi dan geofisika.

"Tolong beritahukan apa adanya. Supaya setiap pembangunan juga mengacu. Kalau daerah-daerah yang rawan bencana ya tolong diberitahukan, sampaikan ke daerah; ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir, jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan," kata Presiden dalam sambutannya saat acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BMKG Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta pada Selasa.

Menurut Presiden, keterangan risiko bencana dan fenomena alam diperlukan untuk membangun suatu daerah sehingga kerugian dapat diminimalisasi.

Selain itu, BMKG juga dinilai perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai lokasi geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api sehingga rawan bencana.

"Seperti kemarin agak ramai potensi 'megathrust'. Sampaikan apa adanya, memang ada potensi kok, bukan meresahkan. Sampaikan dan tindakan apa yang akan kita lakukan, itu edukasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat," jelas Jokowi.

Diharapkan dengan edukasi itu maka masyarakat dan pemerintah daerah dapat mempersiapkan diri menghadapi resiko bencana antara lain dengan membangun peringatan dini sirine, jalur evakuasi darurat, hingga membangun rumah tahan gempa bumi.

Presiden meminta langkah-langkah persiapan kebencanaan, minimalisasi resiko bencana, serta upaya mitigasi bencana terus dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat hingga daerah dan seluruh lembaga.

Rakornas BMKG 2019 mengangkat tema "Antisipasi Proyeksi Perubahan Iklim Hingga Tahun 2030 melalui Inovasi BMKG untuk Layanan Multisektor".