Kementerian PUPR kembangkan perumahan berbasis komunitas

perumahan berbasis komunitas diperuntukkan bagi komunitas profesi tertentu yang belum pernah mendapatkan program subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun perumahan berbasis komunitas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri dalam upaya mewujudkan kepemilikan rumah semua kalangan terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),

Salah satu perumahan yang akan dibangun dan disiapkan untuk ASN, TNI dan Polri adalah Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land di Kota Palembang," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan pembangunan perumahan berbasis komunitas diperuntukkan bagi komunitas profesi tertentu yang belum pernah mendapatkan program subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Yusuf Hariagung, mengatakan perumahan BPS Land merupakan salah satu lokasi perumahan yang dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan rumah berbasis komunitas diantaranya ASN, dan anggota TNI/ Polri.

Dukungan yang diberikan Kementerian PUPR berupa fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan.

"Skema pembangunan perumahan berbasis komunitas merupakan kolaborasi Kementerian PUPR, pemerintah daerah dan pengembang lokal serta perbankan," kata Yusuf.

Yusuf menambahkan pembangunan rumah ini merupakan salah satu upaya mencapai target Program Satu Juta Rumah sebanyak 1.250.000 unit di tahun 2019. Menurutnya, berdasarkan data yang masuk, usulan bantuan pembangunan rumah berbasis komunitas di berbagai daerah seluruh Indonesia tahun 2020 yakni sebanyak 10.000 rumah.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan Basyaruddin Akhmad, mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel siap berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di Palembang.

"Kita sudah siapkan empat rumah contoh. Insya Allah, pada tahun 2020 akan kita buat drainase, serta jalan lingkungannya dibantu Kementerian PUPR. Pemerintah Daerah dan Kementerian PUPR bersemangat untuk membangun rumah layak huni dan terjangkau,” kata Basyaruddin Akhmad.