Yogyakarta (ANTARA News) - Penghapusan minyak tanah bersubsidi yang mulai diberlakukan pemerintah akan semakin memperburuk perekonomian masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan semakin memiskinkan rakyat. "Kebijakan ini akan semakin menambah jumlah masyarakat miskin karena mereka kesulitan membeli minyak tanah yang harganya tidak terjangkau lagi, sedangkan untuk beralih ke gas biayanya juga besar," kata Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Nanang Ismuhartoyo, Kamis. Menurut dia, penghapusan minyak tanah bersubsidi ini merupakan bagian dari skenario pemerintah yang hanya akan menguntungkan pengusaha besar. "Ini bagian dari skenario pemerintah untuk menghapus pelayanan publik yang disubsidi dengan dalih penghematan anggaran, tetapi dari sini terlihat yang paling diuntungkan adalah pengusaha besar," katanya. Dikatakannya, selama ini yang paling dominan menggunakan minyak tanah untuk keperluan sehari-hari adalah masyarakat menengah ke bawah serta Usaha Kecil dan Menengah, sehingga penghapusan subsidi ini akan semakin menyulitkan mereka. "Kondisi mereka akan semakin terancam, belum lagi saat ini harga kebutuhan rumah tangga juga naik tinggi, sehingga semakin tidak terjangkau dan semakin banyak orang miskin baru," katanya. Dari sisi manapun, katanya, penghapusan subsidi minyak tanah hanya menguntungkan pengusaha besar dan ini merupakan bagian dari kepentingan kaum kapitalis di negeri ini. Dalam kebijakan ini semua akan bermuara pada kepentingan kaum kapitalis, mulai dari siapa yang memasok gas, yang membuat kompor gas dan pengadaan tabung semua diambil oleh pengusaha besar. "Mustahil UKM dapat melakukannya, karena pedagang kecil juga perlu perhitungan dan modal besar untuk beralih dari berjualan minyak tanah ke gas," katanya. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008