Jakarta (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan tetap tidak akan kembali berpolitik praktis, meski sejumlah purnawirawan TNI kini berlomba-lomba dalam bursa pemilihan kepala daerah. "Dalam setiap kesempatan, kami selalu tegaskan bahwa TNI tidak akan kembali berpolitik," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen kepada ANTARA News di Jakarta, Kamis. Sagom Tamboen mengatakan, dalam setiap kesempatan termasuk saat menerima sejumlah mantan perwira tinggi TNI seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Pur) Wiranto (Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat/Hanura), Letjen TNI (Pur) Sutiyoso dan Letjen TNI (Pur) Agum Gumelar (calon gubernur Jawa Barat), maka Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menegaskan, TNI tetap pada komitmennya untuk tidak berpolitik. "Jadi, meski para purnawirawan TNI yang kini berkiprah di politik mendatangi Panglima TNI, bukan berarti mereka bisa menarik TNI untuk mendukung mereka, apa pun bentuknya. TNI sudah komit (tegas, red) tak berpolitik," kata Sagom menegaskan. Pada tahun 2004, TNI/Polri sudah harus meninggalkan DPR dan MPR sebagai konsekuensi logis dari ketentuan konstitusi yang baru (Naskah Perubahan Tahap Ke-4 UUD 1945), yang disepakati dalam Sidang Tahunan MPR 2002. Hal itu diperkuat lagi dengan ketetapan dalam UU No34/2004 tentang TNI bahwa militer tidak boleh lagi berpolitik praktis. "Jadi, TNI tidak kembali berpolitik praktis adalah sesuatu yang mutlak dilakukan sebagia bagian dari reformasi internal TNI," ujar Sagom. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
